"Ini bukan indikasi, tapi merupakan kebijakan sejak awal partai Demokrat sebagi penyeimbang," kata Syarif saat menggelar konferensi pers di DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Menurut Syarif, sikap yang diambil Partai Demokrat terkait polemik RUU Pilkada ini berdasarkan pengalaman Demokrat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, selama 10 tahun di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat, kata Syarif, menyadari banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan Demokrat disertai 10 catatan yang perlu dimasukkan ke dalam RUU Pilkada.
"Keputusan ini berdasarkan pengalaman pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun terakhir," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM ini juga menegaskan, partainya tidak akan menyiapkan apalagi mengajukan nama-nama menteri untuk di kabinet Jokowi-JK.
"Nggak ada dari awal kan kita penyeimbang. Mudah-mudahan kebrsamaan bisa kita bangun," lanjutnya.
Bagaimana jika Syarief Hasan kembali ditawari menjadi menteri nantinya?
"Minta izin sama ketum," tutupnya sembari tertawa.Syarif yang juga menteri koperasi dan usaha kecil menengah itu mengaku belum mengetahui respons Koalisi Merah Putih terkait sikap Demokrat di RUU Pilkada ini. Namun demikian, dia berharap, koalisi Merah Putih merespons positif dan dapat maklum.
"Bahwa ini semata mata demi kepentingan rakyat. Belum ada respons resmi, karena baru hari ini diumumkan pada kawan kawan," papar Syarif. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar