Jokowi Ancam Kepala Daerah yang Tak Terapkan Layanan Satu Pintu

Presiden Joko Widodo mengancam gubernur dan bupati/wali kota yang tidak bisa memberikan layanan satu pintu terkait masalah perizinan. Sebab, banyak sekali investor yang mengeluhkan masalah perizinan. Padahal, salah satu program Jokowi adalah menarik investor sebesar-besarnya.
Jokowi mengancam tak akan lagi memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang tidak menerapkan layanan satu pintu untuk perizinan.
"One stop service ini kita akan berikan waktu 1 tahun.
Kalau ada daerah atau provinsi yang belum mempunyai (atau) belum bisa, DAK-nya dihilangkan. Ini politik anggaran," kata Jokowi di hadapan para gubernur di seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 November 2014.
Sebab, kata dia, investor mengeluhkan sulitnya mendapat izin pembangunan baik di pusat maupun daerah. Jokowi kemudian mencontohkan bahwa dia pernah melihat sendiri ketika ada investor ingin membangun pembangkit listrik di Palembang.
"Mengurus izin saja enam tahun. Padahal di Sumatera Selatan itu sangat kekurangan (listrik). Izinnya mutar-mutar. Kemaren saya cek satu-satu titik nggak benarnya mana. Sebulan atau dua bulan bolehlah. Tapi sampai tahunan, berarti ada yang main-main," ujar dia.
Menurut Jokowi, sebenarnya sudah banyak daerah yang siap dengan layanan satu pintu ini. Tetapi memang banyak juga daerah yang belum siap. "Ini wajib. Saya minta seluruh gubernur berikan penjelasan kepada bupati walikota. Karena kita akan promosi besar-besaran atas investasi," kata dia.
Alasan Indonesia membutuhkan investasi besar-besaran, kata Jokowi karena APBN sangat terbatas. Sementara banyak daerah yang harus dibangun infrastrukturnya.
"Kita butuh pelabuhan, tol, untuk jalur rel kereta api," kata dia.

Batasi Investasi Sumber Daya Alam
Meski saat ini pemerintah mendorong agar melakukan invetasi besar-besaran, tetapi investasi itu harus dipilih-pilih. Jika investasi itu dilakukan untuk infrastruktur, maka segera dibuatkan izin. Namun, investasi untuk sumber daya alam harus dibatasi.
"Kita pernah mengalami kutukan minyak dan hutan. Waktu booming minyak kita bisa mempunyai sumber keuangan yang besar, tetapi kita tidak bisa manfaatkan, hutan juga sama. Oleh sebab itu minerba betul-betul kita minta direm," kata dia.
Jokowi berharap jika akan ekspor sumber daya alam, harus ke luar dalam bentuk setengah jadi sehingga negara mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak.  [vivanews]