Meski Wakil Presiden Jusuf Kalla secara gamblang sudah menyatakan
bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan naik bulan
ini, Presiden Joko Widodo tidak mengutarakan hal yang sama. Bahkan
Jokowi sapaan akrabnya, selalu mengelak ketika disinggung soal waktu
kenaikan harga BBM.
Di saat publik menunggu kepastian rencana tersebut, Presiden Jokowi
memaparkan masalah yang lahir dari pemberian subsidi BBM.
Salah satunya
beban terhadap anggaran negara.
"Untuk subsidi energi, kira-kira Rp 330 triliun. Inilah yang sangat
memberatkan posisi anggaran kita, ruang fiskal anggaran sempit sekali,
belum lagi bayar utang Rp 400 triliun," kata Jokowi di Istana Negara,
Selasa (4/11/2014).
Lantas Jokowi memaparkan kerugian lain dari pemberian subsidi BBM.
Dia menyebut, selama 5 tahun negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp
714,5 triliun untuk subsidi BBM. Anggaran sebesar itu mubazir lantaran
tidak digunakan untuk sektor produktif. "Kita bakar, hilang selama 5
tahun," ucapnya.
Dia mengajak semua pihak memahami timpangnya anggaran produktif dan
anggaran non produktif seperti subsidi BBM. "Coba bapak ibu semuanya
membandingkan, untuk kesehatan hanya Rp Rp 202,6 triliun. Untuk
infrastruktur hanya Rp 577,9 triliun. Kalah juga dengan subsidi BBM."
Dia meminta kepala daerah jajaran pemerintahannya untuk memberikan
penjelasan pada masyarakat soal kondisi ini. Ini menjadi landasan bagi
pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM.
"Tiap hari kita membakar, membakar begitu terus, dan yang justru
sangat penting untuk kesehatan, infrastruktur, jauh dengan subsidi BBM.
Inilah yang harus kita ubah dan kita harapkan untuk gubernur, kapolda,
semua bisa jelaskan posisi ini," jelasnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar