Hanya Jokowi, Tuhan dan KPK Yang Tahu Rekam Jejak Para Menterinya

Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR Sarifuddin Sudding mengatakan Presiden Jokowi tak mau menterinya tersandera oleh korupsi. Karena itu, Jokowi melibatkan KPK dalam seleksi menteri.
"Para pembantu presiden ini diharapkan orang-orang yang benar-benar kredibel, berintegritas, bebas korupsi, sesuai amanat UU No 28 tahun 1998. Ini dasar pemerintah Jokowi agar tidak tersandera seperti pemerintah sebelumnya.
Ini yang mendasari kenapa Pak Jokowi minta KPK untuk menelusuri orang-orang yang akan ditempatkan di kabinet," ujar Sudding dalam sebuah diskusi di DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Sudding menganggap tak masalah jika nama-nama yang diberi rapor merah itu disembunyikan oleh Jokowi maupun KPK. Menurut dia, hanya Tuhan, Jokowi dan KPK yang tahu siapa menteri Jokowi yang terkena tanda merah oleh KPK.
"Kita enggak tahu, itu hanya Jokowi, KPK dan Tuhan yang tahu, karena belum dibuka siapa nama-nama yang dikatakan diberikan tanda. Meski ketua KPK pernah bilang 1-2 hari akan disampaikan ke publik, tapi sampai sekarang belum juga," kata Sudding.
Dia meminta agar langkah Jokowi melibatkan KPK diapresiasi. Sebab, lanjut dia, untuk membuat pemerintahan bebas korupsi tidak mungkin mengangkat menteri yang terindikasi korupsi juga.
"Bagaimana mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Sehingga diminta KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak," imbuhnya.
Namun, dia mengakui tidak baik kalau Jokowi memasukkan nama menteri yang jelas diberi tanda merah oleh KPK. Dia sendiri tak tahu siapa yang diberi rapor merah oleh KPK.
"Memang tidak elegan ketika ada yang distabilo tapi tetap diberikan posisi di pemerintahan Jokowi. Kita hanya menerka-nerka, siapa yang diberikan stabilo, hanya KPK dan Jokowi yang tahu. Tidak elegan kalau merah tetap dimasukkan kalaupun itu ada," tutur dia.
Sudding tak mau bicara apakah sebaiknya tanda merah itu dibuka ke publik. Namun Sudding menegaskan, ada baiknya KPK harus menelusuri keterlibatan menteri yang terindikasi korupsi itu.
"Ketika ada tanda pada nama-nama itu ya diproses agar pemerintahan Jokowi tidak tersandera. Supaya tidak jadi permainan di DPR, ya diproses KPK dan Jokowi segera mengambil langkah," pungkasnya.
Seperti diketahui, Deputi pencegahan KPK Johan Budi menyatakan 34 menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla bebas dari tanda merah atau kuning. Menurut Johan, pimpinan KPK telah mengecek ke-34 nama menteri yang akan dilantik hari ini.
"Tidak ada. Saya sudah konfirmasi dengan pimpinan KPK," ujar Johan melalui pesan singkatnya, Senin (27/10/2014).