Rini Soemarno digadang menjadi calon menteri BUMN di kabinet Presiden
dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Padahal, mantan bos Astra itu "dikabarkan" jadi salah satu kandidat menteri yang
tidak mendapatkan rekomendasi dari KPK dan PPATK karena dugaan kasus korupsi.
Wakil
Bendahara Umum Partai Golkar
angkat bicara soal
kuatnya Rini di kabinet Jokowi. Menurut dia, jika benar Rini jadi
menteri BUMN nanti, maka seleksi menteri yang menggunakan KPK dan PPATK
hanya sebagai ajang pencitraan Jokowi semata.
"Tampaknya stabilo
KPK tidak berlaku. Jadi kemungkinan Jokowi hanya basa-basi dan
pencitraan saja melibatkan KPK dan PPATK. Buktinya rekomendasi KPK-PPATK
atas sejumlah nama yang diduga terlibat korupsi tetap masuk dalam jajaran kabinet," kata Bambang kepada merdeka.com, Minggu (26/10/2014).
Bambang
merasa ragu dengan sejumlah nama yang beredar belakang di kabinet
Jokowi ini bakal berjalan sesuai dengan harapan. Dia juga merasa, jika
nama-nama kabinet yang beredar di media itu benar, maka kabinet Trisakti
yang digadang selama ini hanya menjadi merek dagang saja.
"Apa yang disebut-sebut sebagai kabinet Trisakti hanya menjadi merek dagang atau papan nama saja," terang dia.
Sekretaris
Fraksi Golkar DPR ini justru menyayangkan banyak nama yang punya
kemampuan tapi tidak masuk kabinet. Dia mencontohkan, seperti nama
Politikus senior PDIP Pramono Anung yang sudah teruji di parlemen namun
tidak masuk dalam kabinet Jokowi.
"Figur-figur berkualitas dan
bersih dari parpol seperti Pramono Anung yang dapat mengimbangi Koalisi
Merah Putih di parlemen justru tidak masuk," kata Bambang.
Seperti
diketahui, nama Rini Soemarno mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Termasuk para relawan yang mendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu.
Rini
dinilai bukan figur yang tepat dan bersih mengisi kabinet Jokowi dengan
tagline Kabinet Bersih. Rini diduga terlibat dalam skandal BLBI dan
penjualan pesawat Sukhoi beberapa waktu lalu. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar