Banyak harapan yang dititipkan di pundak Presiden Joko Widodo agar
roda pemerintahan lima tahun ke depan berjalan lebih baik dibanding
sebelumnya.
Salah satu yang diharapkan publik adalah transparansi dalam
penggunaan anggaran negara. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Apalagi, APBN tahun depan nilainya sangat besar, nilainya mencapai Rp
2.039 triliun.
Terdiri dari penerimaan negara Rp 1.793,6 triliun dan
belanja negara terdiri atas pengeluaran pemerintah pusat Rp 1.392,4
triliun ditambah Rp 647,04 triliun berupa dana transfer daerah.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menantang jajaran
menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk transparan dalam
pengelolaan anggaran negara di pos kementeriannya. Dalam pandangannya,
Jokowi sudah memberikan contoh transparansi yang harus diikuti oleh
menteri-menterinya.
"Kalau Jokowi berani terbuka, maka para pembantunya (menteri) juga
harus berani terbuka," ungkap Seknas Fitra, Maulana di kantornya kawasan
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (26/10/2014).
Sifat berani terbuka tersebut, lanjut Maulana, dengan menunjukkan
secara detail dan jelas komposisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dipa
Kementerian/Lembaga.
"Ini Presidennya sudah terbuka dengan publik, hanya dengan pakai
kemeja putih, blusukan kemana-mana, tapi ada menteri yang dengan gaya
elit dan tertutup. Kan itu songong (sombong) namanya," papar Maulana.
Jajaran menteri di kabinet Jokowi diminta tidak hanya mempublikasikan
anggaran belanja negara secara umum. "Selama ini hanya ditulis misal
anggaran pembangunan sekolah dan jalan sekian. Itu cuma secara
gelondongan," tuturnya.
"Harusnya jika memang ada anggaran pembangunan sekolah dirinci
sekolah di daerah mana saja, berapa lantai, siapa kontraktornya. Jadi
jangan setengah-setengah," ucapnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar