Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengungkapkan Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, Jokowi-JK akan memperkenalkan jajaran menterinya kepada publik di halaman istana kepresidenan.
"Akan ada perkenalan kabinet yang diselenggarakan Minggu sore jam 4 di halaman istana, Istana Negara dan Istana Merdeka," ungkap Andi kepada wartawan, di kompleks Istana Negara, Jakarta.
Andi menjelaskan maksud Jokowi-JK memperkenalkan para menterinya ke publik. Perkenalan yang akan dilakukan Jokowi akan digelar dalam suasana yang lebih rileks dan informal.
Bahkan para istri atau suami serta anak-anak para calon menteri akan turut hadir untuk diperkenalkan ke publik.
"Perkenalan lebih informal. Jokowi ingin suasana cair, saling memperkenalkan diri. Suasana yang rileks. Jadi pengumuman jam 4 sore minggu, sekaligus memberikan kesempatan membawa istri atau suami," tuturnya.
Sebelumnya, Andi juga mengatakan publik harus mengetahui proses dan hasil pembentukan kabinet yang dilakukan Jokowi-JK selama ini. Karena itu, pengumuman kabinet akan digelar sederhana di kompleks Istana Kepresidenan.
"Pada dasarnya melakukan komunikasi ke publik bahwa prose penyusunan kabinet sudah selesai," ungkapnya.
Untuk pelantikan para menteri, menurut Andi, akan dilakukan pada Senin pekan depan. "Pelantikan dilakukan segera mungkin hari Senin," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo tak lagi memasukkan calon menteri bermasalah sebagaimana hasil rekam jejak yang dilakukan KPK dan PPATK.
Sebelumnya dari 43 nama calon menteri yang disodorkan Jokowi pertama kali, menurut KPK, ternyata ada delapan nama yang mendapat rapor merah dan kuning. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2014).
"Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik ialah dengan ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya," ujarnya.
Busyro mengatakan, Jokowi harusnya menyadari kini tengah berada dalam titik puncak tertinggi. Rakyat, tentu berharap besar adanya perubahan yang terjadi.
Sebab selama ini rakyat selalu menjadi korban akibat budaya, sistem dan proses politik yang menggasak hak-hak rakyat dan pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam UUD Pasal 1 (ayat 2).
"Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya apakah bersih, independen dan teruji," kata Busyro. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar