Demokrat Terusik Ketika Jokowi Gabungkan Kementerian LH dan Kehutanan. Ada Apa?

Partai Demokrat ikut berkomentar mengenai adanya perubahan nomenklatur kabinet yang dibentuk Joko Widodo. Perubahan itu terkait penggabungan kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup.
"Penggabungan itu, bagi saya kurang tepat dan akan terjadi konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron melalui pesan singkat, Minggu (26/10/2014).
Hingga kini, kata Herman, belum ada penjelasan alasan, naskah akademik, dan pertimbangan teknis dan non teknis. Persoalan kelembagaan, penganggaran, dan penggabungan sumberdaya manusia, menurutnya, bukan hal yang mudah dan sederhana.
"Namun itu hak prerogatif presiden, namun sekali lagi harus ada penjelasannya," imbuh Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.
Herman pun menjelaskan sejumlah pertimbangan teknis mengenai penggabungan dua kementerian itu.
"Lingkungan Hidup bukan hanya soal hutan, tapi juga industri, kelautan, pertanian, perilaku masyarakat," katanya.
Dengan digabungkannya dengan Kementerian Kehutanan, ia khawatir fokus Kementerian Lingkungan Hidup diluar hutan akan berkurang. Padahal soal pencemaran industri di sungai-sungai saja masih belum dapat diatasi. Hampir semua sungai tercemar.
"Kawasan hutan sangatlah luas dengan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti tapal batas, deporestasi, konflik kehutanan, alih fungsi, perlu perhatian yang luar biasa," tuturnya.
Kemudian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata Herman, masih membutuhkan berbagai perbaikan. Diperlukan sumber daya manusia yang memadai, dan kemampuan yang cukup untuk mengurusnya.
"Dengan digabungkan LH dan Kehutanan maka fokus penyelesaian persoalan akan makin kurang efektif, padahal Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan kerja, kerja dan kerja. Saya berharap pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hak prerogatif presiden dalam menentukan nomenklatur kementerian," ujarnya.