Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam implementasi UU BPJS Kesehatan khusus bagi warga miskin. Dia pun mempertanyakan apa maksud Jokowi buat Kartu Indonesia Sehat itu.
"KIS itu apa sih? program lokal yang dinasionalkan? itu justru menyalahi konstitusi," ujar Nova kepada merdeka.com, Senin (16/6/2014).
Politikus Partai Demokrat ini menyayangkan seorang capres malah menggunakan kartu untuk menggratiskan bagi para warga yang sakit. Padahal Komisi IX, kata dia, malah ingin kartu-kartu itu dihentikan dan cukup menggunakan BPJS Kesehatan saja.
"Komisi IX itu kalau ke daerah-daerah melakukan kunjungan kerja, kita imbau program kartu-kartuan itu untuk kesehatan segera dihentikan dan ditransisikan ke dalam program JKN. Pakai APBN. APBD jangan lagi buat program kartu-kartuan, pakai untuk tingkatkan insentif tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jangan perah tenaga mereka karena pendidikan mereka tidak gratis tapi hasil keringat orangtua mereka," tegas dia.
Dia juga mengusulkan agar para capres baik Prabowo maupun Jokowi lebih baik memikirkan bagaimana cara membuat masyarakat agar tetap sehat. Ketimbang harus memikirkan bagaimana cara mengobati.
"Saya lihat para capres masih hobi dengan paradigma sakit, ayo berlomba masuk fasilitas pelayanan kesehatan karena gratis. Pemimpin harus mampu tularkan virus paradigma sehat, mencegah lebih baik daripada sakit walaupun gratis sekalipun," pungkasnya. [did/merdeka]
Justru dengan kartu itu maka dana bantuan itu akan tepat sasaran, kalo hanya di serahkan pada dinas atau lembaga tertentu maka cenderung akan menguap bahkan mungkin tidak sampai pada yg membutuhkan ditambah persyaratan yg berbelit dan membingungkan rakyat kecil yg tdk mau atau karna keterbatasan administrasi. Dengan kartu rakyat tinggal menunjukkan saja.
BalasHapusIngat,,!!!
BalasHapusSekarang banyak sekali orang pintar, tapi sayang kepintarannya hanya untuk membodohi rakyat kecul, karna orang seperti itu sudah ga punya HATI NURANI.
Mana yg lbh dulu diluncurkan : KJS (Kartu Jakarta Sehat) DKI atau JKN (Jam. Kes. Nas) BPJS? Ini terkait rentang waktu uji terapan di lapangan.
BalasHapusJKN msh banyak kendala, keandalannya kalah oleh KJS.
http://m.merdeka.com/jakarta/jokowi-sebut-kjs-lebih-andal-dari-bpjs.html
Masalah program lokal menyalahi konstitusi, tidak ada salahnya konstitusi direvisi bila tdk efektif digunakan.
Coba pelajari lbh dalam terkait omongan orang demokrat ini ttg JKS, KJN/BPJS. Apakah orang tsb ucapannya objektif atau ber-interest terkait politik? Masyarakat hrs lbh cerdas lagi soalnya tdk sedikit politikus skrg ucapannya banyak hidden missions dan subjektif hanya karena kekuasaan.