Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jokowi pun menanggapi hal itu. Dia mengatakan, programnya itu memiliki perbedaan dengan BPJS dan BOS.
"Yang dipegang sistemnya, bedanya hanya itu saja. Ya sistem kartu itu. Sehingga jelas yang terima siapa? Dilaksanakan dengan cara apa. Itu bedanya," jelasnya usai menghubungi relawan dan pendukungnya melalui call center di lantai 15 Gedung The East, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/6).
Pasangan cawapres Jusuf Kalla (JK) ini menambahkan, selain untuk memberikan bantuan secara tepat, dengan adanya kartu ini akan ada pendataan penduduk. Namun, untuk tahap eksekusinya akan menggunakan tim yang berbeda dari KIP dan KIS.
"Pendataannya ada. Cuma nanti kita cek saja di lapangannya. Khusus nanti ada orangnya," tutupnya. [dan/merdeka]
Dana BOS dikelola oleh sekolah (kepsek, guru) dan komite sekolah. Sebagian peruntukannya adalah utk siswa misal utk transport siswa yg tdk mampu menggunakan transportasi, pemberian buku dsb. Jelas pembuatan laporannya msh manual oleh sekolah.
BalasHapushttp://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-bantuan-operasional-sekolah-bos/
Pertanyaannya : Apakah tdk menutup kemungkinan laporan BOS dimanipulasi oleh sekolah? Kalau ya, berapa kerugian negara dg kebocoran di mungkin ratusan ribu sekolah yg ada?
Sedangkan Kartu Jakarta Pintar (KJP DKI) yg akan diterapkan dlm Kartu Indonesia Pintar, kartu dan penggunaannya dipegang oleh setiap siswa/murid.
Coba telusuri dan pelajari lbh dalam lagi. Bilamana laporan BOS diperiksa seteliti mungkin oleh ahli dan check lapangan, berapakah kepala sekolah yg korupsi dan yg benar2 bersih?