Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih ada penyimpangan pada pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu akan tetap menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan program andalannya tersebut.
"Kami mendapatkan pungli. Meski kecil dan tidak minta, tapinya nyindir-nyindir, sama saja, itu pungli juga," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (1/4/2014) pagi.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa meski terjadi satu dua kasus penyimpangan seperti itu, tidak dapat dikatakan jika program tersebut gagal sepenuhnya.
Wajar jika ada satu dua kasus mengingat program itu baru dilakukan di pemerintahannya.
Pernyataan Jokowi tersebut untuk menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menemukan hampir seperlima penerima KJP tidak tepat sasaran. Jumlah penerima KJP yang meleset terjadi di jenjang SD/MI, yakni 14,6 persen, SMP/MTs 3,4 persen, dan SMA/MA/SMK 1,4 persen.
Menurut ICW, penyebab dominan ketidaktepatan itu adalah orangtua belum mendapat informasi apakah anak mereka masuk dalam daftar penerima KJP atau tidak, jumlahnya mencapai 58,1 persen. Adapun pelajar yang belum pernah didata KJP sebanyak 18,5 persen, yang tidak tahu program KJP 2,9 persen, penyebab lain sebanyak 17,5 persen. Jokowi memastikan belum mendapatkan secara resmi data itu. Namun, ia berjanji akan memeriksanya melalui blusukan langsung ke lapangan.
"Sudah ada 381.000 kartu yang dikasih. Ada satu atau dua saja kayak gitu, gimana sih. Yang paling penting langsung diperbaiki," ucap Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar