Nilailah Jokowi dari Hasil Kerjanya

Serangan terhadap calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Joko Widodo (Jokowi) pasca pencapresan oleh PDIP semakin gencar. Bukan saja negative campaign tetapi juga black campaign. “Pada era Pemilu, boleh jadi hal ini biasa. Namun kalau sampai menjurus ke black campaign dan fitnah, ya tentunya itu tidak elok karena bertentangan dengan norma dasar bangsa kita,” kata Deklarator Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Pro-PDI P dan Jokowi, Moh Jumhur Hidayat, kepada SP, Selasa (1/4/2014) sore.
Menurut Jumhur, menilai Jokowi seharusnya jangan dinilai dengan pembanding "ideal" yang diharapkan tetapi bandingkan dengan keadaan sebelumnya. “Dari itu kita bisa melihat "trend-nya". Kalau membaik artinya ia berhasil, kalau memburuk artinya gagal,” kata mantan aktivis ITB, yang pernah dipenjara karena menentang kebijakan Soeharto ini.
Jumhur mengatakan, terkait dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat ini, tentunya itu suatu terobosan dan banyak warga Jakarta yang terbantu. “Bahwa belum sempurna, ya harus disempurnakan,” kata dia.
Begitu juga dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS), kata dia, itu merupakan terobosan nyata untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta. Kalau saat dimulainya masih ada kekurangan di sana sini, kata Jumhur, karena pasien yang membludak ya itu bagian dari yang harus terus disempurnakan.
Soal relokasi warga bantaran sungai ke kampung deret atau rumah susun sederhana, kata Jumhur, ini juga langkah nyata yang puluhan tahun seakan tak tersentuh, dan pastinya akan membuat penghuni lebih dimanusiawikan ketimbang berada dibantaran sungai yang kumuh.
Jumhur mengatakan, Jokowi telah membenahi Pasar Tanah Abang yang menyebabkan kemacetan dan puluhan tahun tak ada yang berani menyentuh sekarang sudah normal. “Ada beberapa pedagang yang terelokasi saat ini sedang berjuang untuk menaikkan omzet, itu pun tidak luput dari kerja keras dari Pemprov DKI. Begitulah seterusnya, seperti Waduk Pluit dan Ria Rio dan sebagainya,” kata dia.
Terkait dengan Bus TransJakarta yang bermasalah, kata Jumhur, harus dilihat niatnya adalah memperbaiki pelayanan transportasi dengan menambah jumlah bus. Kalau kemudian ada masalah, kata Jumhur, harus dilanjutkan kepada proses hukum. “Bahkan sekarang sudah ada dua PNS yang jadi tersangka,” kata dia.
Dalam sebuah organisasi besar seperti Pemprov DKI, kata Jumhur, tidak mungkin Jokowi bertindak seperti malaikat mengawasi setiap detik tindak-tanduk anak buahnya karena sudah ada arahan umum dan bila ternyata pada tingkat pelaksanaan ada yang "jahat", maka Jokowi pun dengan gembira menyampaikan itu ke muka hukum. “Ini bukan lari dari tanggung jawab, tetapi memang anak buahnya itu memiliki tanggung jawab hukum sendiri-sendiri,” tegas Jumhur.
Dari semua itu, Jumhur meminta semua pihak agar apabila menilai orang, nilailah dari trend hasil kerja perbaikan yang sudah nyata. Jangan dibandingkan dengan yang sangat "ideal". “Kita memang menginginkan yang sangat ideal itu, tetapi tentunya kita butuh waktu untuk mencapainya,” kata Jumhur.

Sumber :
beritasatu.com