Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi mengatakan, Gubernur Jokowi harus mengundurkan diri karena ingin mencalonkan sebagai presiden tahun ini.
Ada sejumlah mekanisme birokrasi yang ada. "Seperti harus ada surat izin dari Kemendagri dan DPRD," kata Sanusi, saat dihubungi Tempo, Senin (3/2/2014).
Sanusi mengatakan syarat mekanisme dan syarat pengunduran diri seorang kepala daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf b tercantum bahwa seorang kepala daerah bisa berhenti atas permintaan sendiri.
Kemudian, Sanusi melanjutkan, pada Pasal yang sama ayat (3) syarat diberhentikan adalah dengan diberitahu oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diputuskan dalam rapat paripurna. Jika putusan pemberhentian itu disetujui, maka DPRD langsung mengeluarkan surat pemberhentian secara resmi. "Soal setuju atau tidak setuju itu nanti urusan rakyat setelah Jokowi menyatakan ikut serta sebagai capres," ujar Sanusi.
"Kan nanti setelah dia menyatakan itu kami pastinya menerima respon dari masyarakat. Bisa saja DPRD tidak menyetujui pemberhentiannya karena rakyat tidak ingin dia mundur," kata Sanusi. Dengan begitu kan dia tidak mendapat surat resmi dan tidak bisa mendaftar di KPU sebagai capres dari partainya."
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan deklarasi bisa dilakukan bulan ini atau April mendatang. Keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Andreas, sebenarnya terlihat sejak Rapat Kerja Nasional pada September lalu. Saat itu, Megawati berulang kali memuji mantan Wali Kota Solo tersebut. Menurut Andreas, Megawati meminta Jokowi tak besar kepala dan tetap berkinerja baik dalam memimpin Jakarta.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar