Jokowi-Ahok tidak hanya dikenal sebagai sosok yang lebih membumi dibanding para pemimpin lain di negeri ini lantaran mau keluar-masuk berbagai tempat (blusukan) guna berdialog dengan warga, tapi mereka juga dinilai memiliki gebrakan yang lebih menyentuh warga Jakarta.
Beberapa gebrakan yang dirasa telah menyentuh warga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
KJP dan KJS merupakan satu dari sekian program andalan yang dijanjikan Jokowi-Ahok dalam masa kampanyenya pada 2012. Tujuannya, mereka ingin meringankan beban hidup warga DKI Jakarta, terutama yang hidup di bawah standar hidup layak.
KJP dibagikan pada para siswa yang berhak dalam bentuk rekening biaya pendidikan di Bank DKI senilai Rp240.000 per siswa kurang mampu per bulan.
KJP pertama kali dibagikan pada 1 Desember 2012 pada 113 sekolah dengan rincian 15 sekolah negeri dan 98 sekolah swasta. Selama 2012, sebanyak 10.406 KJP telah dibagikan secara lancar.
Namun, di tahun berikutnya pembagian KJP mengalami kendala keterlambatan. Ahok menilai, sebagian dana KJP berasal dari hibah dari dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, padahal idealnya menjadi dana operasional dari pos anggaran lainnya.
"Sistem keuangan KJP adalah hibah, bukan seperti gaji. Kelemahannya di situ, kita pengennya tiap bulan cair, tapi gak bisa," kata Ahok
Pencairan KJP tahun 2013 dilakukan dalam dua tahap, Juli dan Desember 2013 senilai Rp843 miliar akibat terlambat, sehingga sempat menimbulkan beberapa insiden di masyarakat, seperti kericuhan antrean, salah satunya di Bank DKI Matraman, Jakarta Timur.
Menanggapi kejadian itu, Ahok menyatakan, sebenarnya tidak perlu terjadi karena KJP bisa diambil melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI.
"KJP itu bentuknya ATM. Jadi bisa diambil di ATM Bank DKI. Itu memang perilaku sebagian masyarakat. Kalau terus begini, kita mau kasih sanksi tidak mau bagi lagi," katanya.
Blusukan pantau KJP
Dalam pengawasan penerapan KJP, Jokowi pun ikut turun langsung ke lapangan dengan gaya blusukan-nya, lebih sering berbaju putih lengan panjang di luar celana panjang gelapnya.
Dia mengingatkan para siswa, agar uang KJP digunakan hanya untuk keperluan sekolah.
"Kalau dibelikan kaca mata masih boleh lah, kan itu membantu belajar, tapi jangan dibelikan handphone atau pulsa isi handphone," kata mantan Walikota Solo itu saat melakukan inspeksi ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yapenda di Jakarta Utara pada November 2013.
Adapun Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan Jokowi 10 November 2012 diawali dari dua kelurahan Pademangan Timur dan Tambora.
Hingga akhir 2012 ada sebanyak 30.000 KJS telah menyentuh warga DKI Jakarta. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga Desember 2013, sebanyak 3,3 juta KJS telah didistribusikan. Target peserta KJS sebanyak 4,7 juta.
Dengan menggunakan KJS, warga DKI Jakarta bisa berobat gratis di seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan 88 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan menyertakan surat rujukan dari puskesmas masing-masing.
Meski demikian, pengamat kesehatan sekaligus direktur dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Widjajarta, menilai bahwa sistem rujukan tersebut belum berjalan dengan baik.
"Euforia KJS menyebabkan antrean di puskesmas-puskesmas membludak, sehingga menyebabkan petugas kewalahan," katanya.
Selain masalah sistem rujukan, ia menilai, pengawasan distribusi KJS juga masih perlu diperhatikan lagi.
"KJS tidak tepat sasaran karena ada kerancuan payung hukum, dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2009 tentang kesehatan masyarakat daerah, jaminan pemeliharaan kesehatan adalah hak semua warga Jakarta, tapi tiba-tiba Jokowi mengeluarkan Pergub nomor 14 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa biaya pelayanan kesehatan gratis hanya hak penduduk miskin dan rentan miskin," ujar Marius.
Namun demikian, warga DKI Jakarta peserta KJS menanggapi penerapan pelayanan KJS dengan berbagai reaksi. Bahkan, Armanysah yang mengikuti dengar pendapat dengan Jokowi di Balai Agung, Balaikota, Maret 2013, menyampaikannya secara lantang.
"Kalau pakai KJS harus menunggu minimal tiga minggu agar bisa dirawat di rumah sakit. Pelayanan kurang bagus. Perawatnya tidak optimal. Bahkan, dokternya tidak pernah pegang pasien," katanya.
Sementara itu, Sri Astuti dalam forum yang sama justru menyatakan bahwa dirinya merasakan fasilitas berobat gratis dengan menggunakan KJS.
"Ayah saya dibiayai hingga Rp213 juta," kata Sri yang ayahnya berobat di Rumah Sakit (RS) Royal Progress.
Tahun 2014, duet Jokowi-Ahok akan memasuki tahun kedua bekerja. Di tahun politik, yang ditandai dengan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden, agaknya akan membuat sinergi keduanya semakin diuji dengan berbagai isu panas. Salah satunya, apalagi kalau bukan mengenai pencalonan Jokowi menjadi Presiden RI periode 2014-2019.
Di awal kampanyenya, Jokowi-Ahok telah menggulirkan lebih dari 30 janji, diantaranya adalah KJP dan KJS yang masuk program 100 hari Jokowi-Ahok, komunikasi langsung dengan publik, reformasi birokrasi, dan transparasi rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Kemudian, mereka juga janjikan penambahan 1.000 armada bus TransJakarta, melanjutkan proyek mass rapid transit (MRT), pembangunan rumah deret dan rumah susun sewa (rusunawa) lima lantai, dan sejumlah hal lain.
Beberapa dari janji tersebut telah dipenuhi dan sedang berjalan, sementara sebagian lagi akan menjadi pekerjaan rumah di 2014 hingga akhir jabatan mereka pada 2017.
Mewujudkan Jakarta menjadi kota sehat sekaligus pintar memang tidak mudah, pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menyamakan visi agar misi itu terwujud.
Ahok mengakui kinerjanya belum semua maksimal untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Dari beberapa rencananya, beberapa masih belum terlaksana.
"Yah lumayanlah, soal perumahan sudah lebih stabil, pasar-pasar rakyat sudah jalan, lalu lintas, normalisasi waduk, hanya memang belum semua, tapi sedang berjalan," demikian komentar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Sumber :
antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar