"KJS Jokowi ini adalah program terobosan, jadi pasti ada masalah dan tantangan. Sembari jalan, diperbaiki dan dievaluasi (pelaksanaannya)," kata Kalla seusai bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Iran Muhammad Jafad Ali Akbari di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).
Sejak Jokowi meluncurkan KJS pada November tahun lalu, KJS telah dimanfaatkan oleh warga Ibu Kota untuk berobat secara gratis. Karena tingginya minat warga atas KJS, jumlah pasien di rumah sakit melonjak tajam.
Belum lama ini, sejumlah rumah sakit menyatakan keberatan mengikuti program KJS karena pembayaran dengan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBGs) dianggap merugikan rumah sakit. Dari 16 rumah sakit yang dikabarkan mundur dari KJS, dua di antaranya telah menghentikan layanan terhadap pasien pengguna KJS, yakni RS Thamrin dan RS Admira. Hal ini kemudian memicu keinginan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi.
Jusuf Kalla mengatakan, saat ini solusi terbaik yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah menambah anggaran belanja untuk pembayaran premi yang diterima oleh rumah sakit. Dengan demikian, tidak akan ada lagi rumah sakit yang mengundurkan diri sebagai peserta KJS.
Sementara itu, terkait rencana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta, Jusuf Kalla menilai hal itu wajar. Namun, mantan Wakil Presiden RI itu berharap agar DPRD DKI Jakarta memaklumi bahwa terobosan baru Jokowi ini (KJS) tentu menghadapi banyak kendala.
"Pikirkan dulu, interpelasi dasarnya apa. (Namun, yang jelas) tidak mungkin interpelasi bisa melengserkan. Interpelasi itu adalah bertanya. Kalau dijawab, ya, selesai. Jadi, tidak akan ada pelengseran (gubernur)," kata Jusuf Kalla.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar