KPK sudah menyerahkan hasil penilaian terhadap nama-nama calon menteri
ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, KPK tidak bisa menjamim 100 persen
menteri Jokowi terhindar dari korupsi.
"Tidak ada jaminan 100
persen apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan
dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Kami juga
tak pernah menjamin itu," kata Direktur Pencegahan KPK Johan Budi di
kantor KPK, Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Namun yang pasti,
menurut Johan, Jokowi sudah memperoleh informasi awal berkaitan dengan
kandidat-kandidat yang sudah ada rekam jejaknya di kpk. "Ini tradisi
baru yang perlu diapresiasi ke Pak Jokowi," terang Johan.
KPK juga menyerahkan 15 nama calon menteriJokowi terindikasi korupsi . KPK menilai 15 nama itu punya risiko tinggi dalam konflik
kepentingan.
Lebih jauh Johan Budi, mengatakan, pihaknya menyimpulkan demikian
setelah melacak Laporan Harta Kekayaan dan Gratifikasi (LHKPN). Terdapat
43 nama calon menteri yang diajukan Jokowi ke KPK.
"Daftar nama itu jumlahnya sekitar 43 nama. Saat melakukan penilaian itu
tidak dilibatkan struktur apapun dalam KPK. Tentu setelah itu dipanggil
direktorat yang berkaitan dengan informasi yang ingin digali dari
daftar nama," kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Selasa
(21/10/2014).
Daftar 15 nama calon menteri itu diambil Jokowi di Gedung KPK, Minggu
(19/10/2014) pukul 20.30 WIB. Jokowi mengambil daftar nama itu langsung dari
Komisioner KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja,
dan Zulkarnaen.
"Dalam pertemuan itu kemudian terjadi diskusi dan disampaikan catatan
khusus terkait nama menteri dalam daftar itu dan membahas delapan agenda
pemberantasan (korupsi)," ujar Johan.
Johan Budi menegaskan, tak
ada nama pimpinan KPK dalam daftar calon menteri Jokowi. KPK juga tidak
memberi masukan atau rekomendasi terhadap Jokowi dalam memilih calon
menteri. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar