Jokowi Gelar Rapat Kabinet Ekonomi, Bahas Subsidi BBM Hinggak Pajak

Usai melakukan kunjungan kerja ke Sumut, Presiden RI, Joko Widodo, menggelar rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden RI. ‎ Rapat tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari pajak, subsidi BBM, hingga kepercayaan pasar.
"Kita harus menunjukkan pada pasar bahwa kita bisa menyelesaikan masalah yang ada," ujar Jokowi dalam sambutannya, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Hadir para menteri bidang ekonomi, seperti Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menaker Hanif Dhakiri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Salih Husin, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menkop UKM AAGN Puspayoga Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada menteri-menterinya untuk melihat peluang ekonomi di sektor pajak. Jokowi menginginkan pendapatan negara dari sektor pajak ditingkatkan.
"Sudah beberapa kali kita hitung hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan ternyata dari segi potensi masih sangat besar sekali peluangnya. Sehingga itulah yang harus kita kerjakan," ujarnya.
Jokowi meminta kepada jajarannya untuk melaksanakan tugas dan instruksinya dengan baik. Jokowi juga berharap kinerja jajarannya memiliki hasil yang maksimal.
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga membahas masalah anggaran subsidi. "kita akan membahas perihal subsidi, pembiayaan, dan menumbuhkan optimisme pasar," ujarnya.
Di saat bersamaan, Jokowi juga mengeluhkan rendahnya penerimaan pajak di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau dilihat rasio sepuluh tahun terakhir ini hanya naik 0,1 persen. Sejak tahun 2005-2013 penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Kemudian juga tax coverage rasio hanya 53 persen," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, potensi pajak sebagai pemasukan negara masih sangat besar, salah satunya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun hanya menyumbang 50 persen. Atas alasan itu, Jokowi meminta para pembantunya bekerja keras demi meningkatkan pendapatan negara.
"Sudah beberapa kali kita hitung hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan ternyata dari segi potensi masih sangat besar sekali peluangnya. Sehingga itulah yang harus kita kerjakan," lanjutnya.
Jokowi mengaku sangat optimis penerimaan negara bisa ditingkatkan, mengingat jumlah wajib pajak di Indonesia mencapai 24 juta jiwa. "Yang menyampaikan SPT hanya 17 juta, dan hanya 10 juta atau 60 persen," keluh Jokowi.  [merdeka]