Gubernur DKI Joko Widodo menilai untuk mengurangi korupsi di tubuh dinas
Pemprov DKI, perbaikan sistem mutlak dijalankan. Salah satu caranya
dengan menerapkan sistem secara online.
"Ya sistemnya lah, ini
kan merombak organisasi, besar-besaran seperti itu. Kita masih dalam
proses untuk merombak sistemnya. Sekarang belum bisa rampung, tapi nanti
akan diterapkan total," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014).
Ia menduga korupsi
yang dilakukan bawahannya karena masih berkutat dengan pola kerja lama
dan belum siap dengan sistem yang dibuatnya. Ia memberi tenggang waktu
untuk bawahannya beradaptasi dengan sistem kerja yang serba transparan
dan minim transaksi tunai itu hingga akhir tahun ini.
"Kadang-kadang
menyesuaikan itu memang nggak mudah. Tahun depan e-budgeting harus
dipaksa total. Ini ngomong DKI loh," ucap Gubernur DKI itu.
Sistem
e-budgeting itu membuat seluruh pengadaan dan pembelian yang dilakukan
di dinas-dinas melalui. Unit Lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang
dibentuknya. Dalam sistem ini minim transaksi uang cash sehingga mudah
dilacak oleh BPK. Jika sistem ini berhasil, ia akan menerapkannya dalam
skala nasional.
"Kalau ini rampung bisa dicopy untuk nasional.
Misalnya IMB online rampung, e-budgeting rampung, tinggal dicopy copy,
copy," pungkasnya. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar