"Kalau memungkinkan, ya bagus. Semua yang berkaitan dengan elektronik itu bagus," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (19/9/2014).
Meski mengapresiasi temuan itu, Jokowi justru menitikberatkan penemuan ini pada tingkat kepercayaan masyarakat yang harusnya juga meningkat.
"Kan harus dibangun juga apakah masyarakat percaya," kata Jokowi.
BPPT pernah memamerkan alat ini dalam pameran dan seminar 'Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan' yang dilaksanakan relawan Jokowi-JK di Tugu Proklamasi pada awal September. Sayangnya, meski peralatan ini sudah siap namun belum ada payung hukumnya
"Kita sudah siap dengan peralatan ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah payung hukumnya dan pengadaannya," kata Chief Engineer program e-voting PTIK BPPT, Faisol Abdullah, di pameran dan seminar relawan Jokowi-JK, RJK2, di Tugu Proklamasi,Sabtu (6/9/2014)
Dalam kesempatan itu, Faisol menjelaskan MK sudah memboleh lewat putusannya pada 2010. Namun, peraturan PKPU belum memayungi penggunaan alat e-voting ini.
Alat ini sudah pernah dicoba di 3 tempat pemilihan sekelas kepala desa.
Peralatan yang digunakan terlihat cukup sederhana, yakni monitor-PC (jenis all in one), printer, kartu elektronik, dan pembaca kartu elektronik (card reader). Alat ini juga mengakomodir pilihan Golput pemilih.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Terpilih, Jusuf Kalla pesimis alat ini bisa digunakan di Indonesia. Menurutnya cara pemilihan elektronik hanya bisa dilaksanakan beberapa negara maju.
"Dengan pulpen saja (mencontreng) tidak percaya, apalagi dengan elektronik padahal semua orang sudah punya HP," ujar JK di acara dialog Pemimpin Peduli, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2014). [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar