"Ya tentu saja secepatnya kita akan masuk tapi bisa saja seperti yang saya sampaikan ya itu secepatnya kita bisa masuk ke kementerian (struktur kabinet)," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Yang jelas, Jokowi meminta pembahasan RAPBN 2015 memasukkan program-program unggulannya yang sudah dirancang dan disampaikan saat kampanye. Dia menginginkan agar programnya bisa diakomodir anggaran negara.
"Yang mau ubah siapa? Buka (RAPBN 2015) saja belum, yang paling penting program-program utama kita bisa dilaksanakan, bisa dimasukkan, itu tidak mengubah lho, jangan bikin kacau," tegasnya.
Jokowi mencontohkan kebutuhan anggaran untuk sektor pendidikan. Sejak awal, mantan Wali Kota Solo ini memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini direncanakan bakal diperluas untuk skala nasional. Program ini bisa masuk dalam pos anggaran pendidikan yang saban tahun dialokasikan sebesar 20 persen dari total belanja negara.
"Itu kan sudah ada anggaran untuk pendidikan untuk apa untuk apa, tolak ukurnya apa. Rupiahnya sama tapi mungkin dipindah (alokasi dananya) atau apa ," jelas Jokowi.
Jokowi tidak menampik membutuhkan dukungan parlemen untuk melaksanakan program-program yang sudah dirancang dan menjadi unggulan selama kampanye pilpres 2014.
"Bisa juga pembahasan di dewan pun juga kegiatan-kegiatan program yang kita punyai juga terakomodasi di situ. Jadi saat pelantikan, besoknya langsung bisa kerja," ucap Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar