Jokowi: Lelang Jabatan adalah Upaya Perbaikan Sistem DKI

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pelaksanaan Seleksi dan Promosi Jabatan Terbuka (lelang jabatan) salah satu upaya Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem yang ada di Ibukota. Lelang yang sudah dilakukan yaitu untuk Camat, Lurah, Kepala sekolah, dan Kepala Puskesmas.
"Semuanya nanti akan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi saat menghadiri Penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
Jokowi mengatakan, hal tersebut saat ini masih berada dalam proses perbaikan. Dengan demikian apabila masih terdapat satu atau dua orang pejabat yang tidak sesuai, ke depannya akan terus diperbaiki lebih baik lagi.
"Saya yakin dengan memperbaiki, membangun, dan membenahi sistem kita akan menjadi lebih baik dan yang sudah kelihatan ada dari APBD," ujar Jokowi.
Politisi PDIP ini menuturkan, dulu tempat pelayanan publik dan perizinan di kelurahan dan kecamatan terkotak dalam suatu ruangan kecil. Saat ini, ia mengklaim sudah mengubah total hal itu dengan konsep pelayanan seperti di bank dan pelayanan yang lebih cepat. Ia juga selalu memeriksa pelayanan di setiap kelurahan dan kecamatan untuk memastikan warga terlayani dengan baik.
"Dimulai setahun yang lalu, saya kira kita sudah melakukan perbaikan sistem, pembenahan dan membangun sistem baru di DKI. Perbaikan ini memang belum 100 persen, tapi kami pastikan akan lebih baik lagi," katanya.
Pembenahan tersebut di samping itu dimulai dengan pajak online untuk hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Hal itu juga diikuti dengan e-budgeting, e-goverment, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, IMB online, yang dikoneksikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jokowi juga mengatakan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012, nilai APBD DKI adalah sebesar  Rp 41 triliun. Jumlah tersebut melonjak untuk di APBD 2013 sebesar Rp 49,9 triliun dan melonjak tiga kali lipat di APBD 2014 yakni sebesar Rp 72 triliun.
Padahal saat menjabat sebagai Walikota Solo, dirinya menghabiskan APBD sebesar Rp3,5 triliun saja selama lima tahun. Sedangkan di DKI ini jumlah Rp 72 triliun harus dihabiskan dalam waktu setahun.
"Loncatan Rp 31 triliun bukan uang yang sedikit dalam setahun. Hati-hati dalam penggunaan. Saya mohon agar kami dibantu KPK juga dalam pengawasan, pengendalian, dan preventif, karena ini uang besar sekali," katanya.

Sumber :
beritasatu.com