Pecah Belah PDIP: Kata Fahri Hamzah, PDIP Takkan Pernah Capreskan Jokowi

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, menyatakan dirinya meyakini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, alias Jokowi, takkan pernah dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai capres di pemilu 2014.
"Saya tak percaya Jokowi akan dicalonkan PDIP. Karena itu akan menjadi modal bagi lawan-lawan politik PDIP dan Jokowi untuk menyerang motif aji mumpung mereka," kata Fahri di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Dalam kerangka itu, serangan-serangan itu akan membuat PDIP kehilangan DKI Jakarta sebagai basis pembangunan politik yang sudah lama lepas dari tangan mereka.
Apalagi kalau Jokowi hendak dicapreskan menjelang pemilu legislatif 9 April. Menurut Fahri, hal itu akan berbuah negatif karena semua kubu parpol dan capres akan menggalang seluruh kekuatan kampanye mereka untuk menyerang PDIP.
"Dan yang paling akan menjadi operatornya adalah partai yang selama ini dikorbankan oleh naiknya PDIP, yakni partai pemerintah," kata dia.
Alasan kedua yang membuat Fahri tak yakin PDIP akan mencapreskan Jokowi, adalah partai banteng merah itu belajar dari kasus Mangku Pastika di Bali dan Bibit Waluyo di Jateng. Yakni terkait loyalitas. Baik Pastika atau Bibit, agak mirip Jokowi dimana basis mereka bukan kaderisasi internal.
Karena itu, Fahri menyatakan dirinya tak percaya bahwa Megawati akan menyerahkan senjata pamungkas, posisi capres itu, kepada Jokowi secara sungguh-sungguh.
"Kecuali hanya untuk diiming-imingkan saja. Terutama Megawati, beliau sangat sakit hati dengan kejadian di Bali dan Jateng itu," kata dia.
Argumen loyalitas, lanjutnya, juga menjadi titik tolak untuk menilai masa depan PDIP sendiri sebagai partai yang mempertahankan trah presiden Soekarno.
Kalaupun disebut Megawati, sebagai ketua umum PDIP, bisa saja mengontrol Jokowi sebagai presiden, seperti terjadi di India dengan Sonia Gandhi, menurut Fahri, hal itu takkan mungkin terjadi.
Menurut Fahri, Megawati dan Sonia Gandhi berbeda. Di India, Sonia tak boleh jadi Perdana Menteri (PM). Tapi sebagai ketua partai, dia bisa mengontrol 100 persen PM Singh karena negara itu menerapkan sistem parlementer.
"Dalam sistem demikian, nyawa itu di ketua partai. Kalau di Indonesia, presiden adalah penguasa prerogatif. Ketua partai tak ada gunanya," kata Fahri.
"Jadi mustahil kalau Megawati membiarkan seolah-olah dia akan bisa mengontrol Jokowi," tandasnya.

Sumber :
beritasatu.com