Ia mengimbau, warga Jakarta untuk menggunakan KJS dibandingkan BPJS. Alasannya, karena KJS sudah berjalan dan sejauh pelaksanaannya tidak ada masalah.
"Urusannya BPJS masak saya yang urus. Ikut KJS itu sudah berjalan, kita lihat di bawah tidak bermasalah," jelasnya.
Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan hal penolakan dilakukan karena Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbeda dengan tarif rumah sakit.
"Kita sudah minta untuk menjalankannya selama tiga bulan, lalu masukkan biaya tarif mereka (rumah sakit) tapi sepertinya masih belum sesuai," jelasnya.
Untuk mengatasinya maka langkah penting yang harus diambil adalah penyetaraan tarif. Harapannya dengan cara tersebut, tidak ada rumah sakit yang akan menolak BPJS.
"Kita akan naikkan tarif aja, karena itu keluhan mereka," tutupnya.
Seperti diketahui, Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) telah melebur menjadi JKN dan dikelola PT BPJS. Di Jakarta, dari 152 rumah sakit yang ada, saat ini terdapat 81 rumah sakit yang melayani pasien JKN.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati memastikan, pelayanan JKN tidak berpengaruh terhadap pasien BPJS. Meskipun, hingga kini masih terdapat 71 rumah sakit di Jakarta masih menolak bergabung dengan BPJS lantaran tidak cocok dengan sistem pembayaran Indonesian Case Based Groups (INA CBGs).
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar