Namun, pihaknya mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan langsung hal tersebut usai menghadiri acara Penandatanganan Komitmen dan Sosialisai Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemprov DKI, di Balai Agung, Senin (4/3/2014).
"Saya terus dalam setiap rapat selalu mendorong agar para pegawai di DKI Jakarta jangan main-main dengan masalah yang satu itu (gratifikasi). Mengenai jumlahnya berapa atau banyaknya berapa, saya belum tahu," ujarnya di sela-sela acara.
Jokowi mengakui, semua hal ada titik lemahnya, sehingga pihaknya kerap melakukan perbaikan sistem. Hal itu sudah dimulai dengan dilakukannya Seleksi dan Promosi Jabatan Terbuka (lelang jabatan).
"Jabatan kan bukan masalah like dan dislike. Selain itu, juga sudah diterapkan pajak online, e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-goverment. Itu semua dalam rangka perbaikan supaya kelihatan dalam lonjakan APBD-nya," kata Jokowi.
Bagi mantan Walikota Solo ini, hal tersebut bisa menjadi pertanda baik dan buruk. Baiknya, kata dia, karena laporannya terbanyak, sedangkan buruknya, ada kemungkinan gratifikasi yang diberikan lebih banyak dari provinsi lain. "Tetapi yang disampaikan KPK banyak, ada sisi baik dan jeleknya," kata Jokowi.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar