Ruhut Sitompul terus
mendorong Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melaporkan kasus berkaratnya
bus baru asal China ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata
anggota Komisi III DPR itu, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama,
adalah orang yang jujur.
"Kita kan harus objektif juga kalau Pak
Jokowi ini kan orang jujur, Pak Ahok juga orang jujur. Jadi Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak usah segan-seganlah. Mari kita mencegah dan
memerangi koruptor," kata Ruhut kepada Kompas.com. Kamis (13/2/2014).
Menurut
Ruhut, apabila nantinya kasus proyek pengadaan bus transjakarta dan bus
sedang yang diduga bekas bisa dilaporkan ke KPK, maka keduanya harus
berani menjadi saksi pelapor.
"Karena di KPK tidak cukup hanya
melaporkan, tapi juga siap untuk menjadi saksi pelapor. Karena untuk
melaporkan saja, di KPK itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu kasus.
Tapi giliran menjadi saksi pelapor, tidak ada yang mau, karena kan ada
konsekuensinya," ujar Ruhut.
Jokowi, lanjut dia, harus berani.
Apalagi, Jokowi sudah menandatangani MoU dengan KPK untuk kerja sama
mencegah korupsi di Pemprov DKI Jakarta.
Seperti
diberitakan, pengadaan bus baru Pemprov DKI Jakarta dicurigai ada
kecurangan, ketika terungkap adanya kerusakan dan karatan di komponen
beberapa bus. Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama juga terkejut mengetahui hal tersebut.
Jokowi
pun meminta Inspektorat DKI Jakarta untuk menyelidiki permasalahan ini.
Ujung-ujungnya, Jokowi mencopot Udar Pristono sebagai Kepala Dinas
Perhubungan DKI Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar