Selasa, 25 Februari 2014

Gandeng BPK Audit Bus TransJ, Jokowi: Supaya Lebih Teliti

Pemprov DKI menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengadaan bus TransJakarta yang diketahui berkarat komponen-komponennya. Bila ada yang terbukti menyeleweng, maka dia yang akan bertanggung jawab.
"Nunggulah, kita sudah resmi memberikan surat ke BPK. Agar dicek," kata Jokowi ketika ditanya mengenai hasil audit Inspektorat Pemprov DKI mengenai pengadaan bus TransJ asal China.
Hal itu disampaikan Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
"Ini baru didampingi BPK gimana sih, supaya lebih teliti lagilah. Kita harus memeriksanya lebih detail. Karena memang ada kemungkinan itu. Tapi saya nggak mau mendahului. Nantilah kalau sudah rampung. Nanti lapangannya dilihat. Kalau sudah dilapori baru ditengok," kata dia.
Yang jelas bila ditemukan penyelewengan dari hasil audit itu, maka pihak yang menyelewengkan harus bertanggung jawab.
"Ini bukan kerusakan bus, kalau prosedur... Sudahlah nggak mau bicara prosedur tapi dicek bener lapangannya. Dicek betul fisiknya kalau ada penyelewengan, tanggung jawab," tegas Jokowi.
Dalam pengadaan bus TransJ dan BKTB, ada 5 perusahaan yang menjadi pemenang tender. Berikut nama perusahaan pemenang tender tersebut:
  1. No Bus TJ 01-30, PT Korindo Motor dengan pabrikan China Yutong Bus dengan nilai kontrak Rp 113,856 miliar.
  2. No Bus TJ 31-60, PT Ifani Dewi dengan pabrikan China Ankai, nilai kontraknya Rp 110,520 miliar.
  3. No Bus TJ 61-90, PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, kontraknya senilai Rp 108, 745 miliar.
  4. PT Putriasi Utama Sari dengan pabrikan China BCI Bus, nilai kontraknya Rp 40,536 miliar.
  5. PT Mobilindo Armada Cemerlang dengan pabrikan China Zhongthong Bus, dengan kontrak Rp 110,265 miliar.
Pihak Inspektorat Pemprov DKI telah memeriksa beberapa pejabat Dinas Perhubungan DKI di antaranya Kepala Dishub Udar Pristono, dan Sekretaris Dishub DKI Drajat Adhyaksa. Mereka diminta menjelaskan terkait bus yang berkarat.
Pihak pelaksana pengadaan dan tim pengawas juga akan diperiksa. Jokowi sendiri menjamin akan ada pihak yang harus bertanggung jawab atas masalah bus berkarat tersebut.

Sumber :
detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar