"Mau groundbreaking seribu kali juga enggak apa-apa. Wong ini bukan duit kita kok, bukan APBD, kok ribut," ujarnya di Balaikota pada Selasa (25/2/2014) sore.
Pada eranya, Jokowi berniat membangun sistem transportasi massal yang baik. Oleh sebab itu, dia menyetujui kelanjutan pembangunan monorel, yang sempat terhenti.
Soal keberadaan PT Jakarta Monorel (JM) pada proyek itu, Jokowi mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebab, PT JM memang memiliki izin pembangunan.
"Gimana kalau kita berhentikan (izinnya) lalu diganti dengan pihak lain? Ya pasti mereka menggugatlah. Daripada gugat-menggugat, bisa berpuluh-puluh tahun itu, makanya kita lanjutkan saja," ujarnya.
"Pada perjalanannya, mereka (PT JM) ngomong, 'Pak, kita mau kerja sama dengan ini Pak'. Terserah, itu urusan kamu. Kalau saya mah enggak ada masalah, asal kerjanya benar," lanjutnya.
Terkait groundbreaking yang dimulai sebelum perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT JM rampung, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut bisa dilaksanakan seiring proyek berjalan. Menurutnya, hal itu fleksibel.
Sebelumnya diberitakan, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mempertanyakan, mengapa groundbreaking monorel dilakukan sebelum PKS rampung. Hal itu dianggap sebagai bentuk keteledoran Pemprov DKI Jakarta.
Groundbreaking monorel di Jakarta atau yang resmi bernama Jakarta Eco Transport (JET) dilakukan pada 16 Oktober 2013 lalu. Proyek senilai Rp 15 triliun tersebut terdiri dari dua rute, yakni greenline dan blueline. Rute greenline memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan—Kuningan Sentral—Gatot Subroto—Senayan—Jalan Asia Afrika—Pejompongan—Karet—Dukuh Atas—Kuningan.
Adapun blueline memiliki panjang 9,7 kilometer, dan akan membentang dari Kampung Melayu—Tebet—Kuningan—Kasablanka—Tanah Abang Roxy—Mal Taman Anggrek, dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa—Sentral Timur, serta Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar