"Dugaan kecurangan sistemik itu melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam test lelang jabatan kepala sekolah," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Selain itu, pihaknya juga menuntut penundaan pengumuman hasil seleksi terbuka lelang jabatan kepala sekolah yang rencananya akan diumumkan pada senin, 16 desember 2013, karena adanya dugaan kecurangan tersebut sehingga hasil tes tidak valid dan?tidak dapat dipercaya masyarakat.
"Kami juga meminta BKD DKI Jakarta sebagai penyelenggara test lelang jabatan kepsek untuk meniadakan sistem gugur di test awal karena diduga alat ukurnya sudah tidak valid," ujar dia.
Ia mengatakan proses lelang jabatan kepsek tetap dilanjutkan dengan penilaian yang lebih komprehensif, yang terdiri dari TPA (bukan test kemampuan bidang/manajerial), Psikotest, karya tulis/paparan dan wawancara.
Sebelumnya, Federasi Serikat guru Indonesia dan Forum Musyawarah Guru Jakarta mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta.
"Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh ketiga organisasi guru tersebut dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti di Jakarta, Senin.
Menurut dia, indikasi dugaan kecurangan sistemik di kemukakan oleh para pelapor bahwa telah terjadi pelatihan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat.
"Diduga kuat, soal yang dilatihkan juga dibekali dengan jawaban yang benar dan diindikasi bahwa soal yang dilatih sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 desember 2013," ujar Retno.
Presidium FSGI, Guntur Ismail, mengatakan pelatihan tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan hanya melibatkan para kepala sekolah yang sedang menjabat.
Hal ini menunjukkan keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) DKI Jakarta.
Ia mengatakan sebagai lembaga penjamin mutu, yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah (LPMP di bawah wewenang Kemendikbud) , seharusnya LPMP mendukung kebijakan lelang pemprov DKI Jakarta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan DKI Jakarta dan bukan penghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar