Soal Macet Jakarta, Pengamat Bela Jokowi

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menyatakan persoalan kemacetan di DKI Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi semata. Sebagai ibukota negara, pemerintah pusat pun perlu turun serta. "Pemerintah pusat harus bantu," kata Tigor, Kamis (7/11/2013).
Menurut Tigor, antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta. "Bukan kerjaan provinsi saja," kata dia.
Menurut Tigor, pemerintah pusat perlu mendukung melalui kebijakan pembatasan pertumbuhan kendaraan. dia menyebutkan, kebijakan tersebut belum ada di Indonesia sehingga membuat kendaraan pribadi tumbuh subur di Indonesia, terutama di Jabodetabek. "Pertumbuhan kendaraan bermotor perlu dikendalikan, dan itu otoritas pemerintah pusat," kata dia.
Selain itu, pemerintah pusat pun perlu memberikan subsidi bagi angkutan umum. "Agar fasilitas ini semakin baik dan menjadi pilihan," kata Tigor. Dia mencontohkan, di Jerman, pemerintah pusatnya memberikan subsidi bagi kendaraan umum dengan nilai ketiga tertinggi setelah pendidikan dan kesehatan.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa kemacetan di Jakarta adalah tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013.
Tigor menilai, pemerintah pusat belum memberikan kontribusi yang besar dalam membantu mengatasi kemacetan. Justru, kata dia, pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan yang membuat kemacetan di Jakarta semakin parah. "Ya kebijakan mobil murah itu," kata Tigor. Menurut catatan Tigor, saat ini kendaraan di Jakarta hanya memiliki rata-rata kecepatan 12 km per jam. Angka tersebut menurun dari tiga tahun belakangan yang mencapai 18 km per jam.

Sumber :
tempo.co