Hanya Tampung 280 PKL di Kota Tua, Jokowi Pasti Diprotes

Revitalisasi kawasan Kota Tua di Jakarta Barat  hingga Jakarta Utara yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan dimulai tahun 2014 mendatang oleh Pemprov DKI, BUMN dan pihak swasta dipastikan mendapat protes keras dari para pedagang kaki lima (PKL) kawasan tersebut. Sebab, revitalisasi kawasan seluas 518 hektar tersebut diketahui hanya mengakomodir 280 PKL saja.
Woerjantari Soedarsono, konsultan arsitek ITB, pihak yang merancang revitalisasi kawasan itu mengungkapkan, sebanyak 280 PKL itu merupakan data dari kelurahan setempat. Pihaknya pun tidak berwenang untuk mendata sendiri. Data tersebut dijadikan dasar untuk menerapkan strategi penataan PKL kawasan itu.
"Jumlah 280 PKL itu berdasarkan paparan lurah. Mungkin itu yang diwadahi saja dan jumlahnya memang kita batasi," ujarnya saat paparan revitalisasi di Balaikota pada Kamis (7/11/2013).
Sebanyak 280 PKL itu, lanjut Woerjantari, akan diatur sedemikian rupa penempatannya serta waktu berjualannya. Hal tersebut dilakukan agar keberadaan PKL tidak mengganggu pengunjung dan menjadi nilai tambah, bahkan menjadi faktor penting kawasan.
Ia tidak mempermasalahkan jika jumlah itu dianggap sedikit jika dibandingkan dengan luas kawasan Kota Tua yang akan ditata. "Indikator sebuah kota disukai adalah PKL-nya. Maka itu PKL yang ada kita atur, jenis apa, jenis kiosnya gimana, buka di mana, jam berapa saja, ada berapa titik yang akan kita bangun," tuturnya.

Protes keras
Rudi, salah satu PKL Kota Tua protes jika jumlah PKL yang ditampung di kawasan bersejarah tersebut hanya 280. Menurutnya, Jokowi tidak menepati janjinya untuk mengakomodir PKL di DKI. Pasalnya, data asosiasi PKL Kota Tua mencatat, ada 700 PKL yang berjualan di kawasan itu. Tapi hanya 280 yang ditampung.
"Kenapa mesti dibatasi. Kan luas wilayah ini (Kota Tua). Kan bisa ditempatin di mana saja. Kalau 280, pasti kita protes," ujarnya.
Salmah, PKL Kota Tua lainnya mencurigai ada permainan data di tingkat kelurahan hingga ke Wali Kota. Ia menduga mereka memanipulasi jumlah PKL yang disampaikan kepada gubernur. Pasalnya, kata Salmah, Jokowi pernah mengatakan bahwa jangan-jangan PKL yang belum tertampung adalah PKL yang baru berjualan.
"Silakan cek, mana yang PKL lama mana yang baru. Justru yang PKL baru, yang 280. Emang itu maenannya Wali Kota," ujarnya.
Kompas belum bisa mengonfirmasi tudingan tersebut pada Pelaksana Tugas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah DKI Andi Baso, atau pun Wali Kota Jakarta Barat Fatahillah. Ponsel dua orang pejabat itu diketahui tak menjawab panggilan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arie Budiman menganggap, situasi ini dimanfaatkan PKL demi meraup untung. "Ya begitulah 'kultur' mereka. Kalau yang terdata 280 saja, maka ketika akan ditata muncul jadi 760 PKL jumlahnya," ujar Arie.
Anggota Komisi A DPRD DKI fraksi PDI-Perjuangan William Yani mempertanyakan kebijakan Jokowi, mengapa di lahan seluas itu, hanya 280 PKL yang tertampung. Padahal, PKL adalah salah satu potensi wisata yang berbasis langsung di ekonomi rakyat. William yakin jika data asosiasi PKL menyebut jumlah 700, tapi hanya diakomodir kurang dari setengah, perlawanan akan terjadi.

Sumber :
kompas.com