"Pemda DKI dan Asosiasi PKL harusnya punya peta PKL masing-masing wilayah. Ini yang tidak dilakukan dan jadi kesalahannya," ujar Nirwana kepada Kompas, Kamis (7/11/2013) malam.
Seharusnya, lanjut Nirwana, Gubernur DKI menginstruksikan lurah dan camat, sebagai penguasa di wilayah dan bersentuhan langsung dengan warga, untuk mendata jumlah PKL yang ada di wilayah masing-masing. Tidak hanya jumlahnya, tetapi juga data mengenai jenis komoditas yang diperdagangkan serta di mana saja mereka biasa melakukan aktivitas jual-beli.
Demi menghormati asas demokrasi, data tersebut ada baiknya untuk dikroscek lebih lanjut kepada asosiasi pedagang. Baru setelah diverifikasi, tentukan berapa jumlah PKL yang berhak berjualan di suatu tempat, atau jika berlebih, berapa jumlah PKL yang akan didistribusikan ke sejumlah wilayah lainnya di DKI Jakarta.
"Setelah didata, dikunci jumlahnya, baru dipetakan. Itu harusnya yang dilakukan Pemda DKI, jangan setengah-setengah," ujarnya.
Nirwana menjelaskan, Pemprov DKI sering kali bermasalah dengan data PKL. Banyak kejadian data yang dipegang tidak sesuai atas data yang dimiliki asosiasi PKL. Oleh sebab itu, pendataan PKL secara menyeluruh dan akurat sangat penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka Nirwana yakin konfilk PKL dengan Pemprov DKI Jakarta akan terus-menerus terjadi dan tanpa ada solusi yang konkret.
Pemprov DKI mendapat data hanya 280 PKL yang tertampung di Kota Tua. Sementara itu, asosiasi PKL menegaskan jumlah PKL di Kota Tua adalah 700 pedagang.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar