Ini Lo Kendala PDI-P dan Jokowi untuk Nyapres 2014

Tanpa gerakan rakyat extra parlementer, pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 sangat sulit dilakukan, karena hampir semua partai tak punya tokoh setangguh Jokowi pada Pilpres 2014 mendatang. Karena ketakmampuan partai-partai menghadirkan tokoh tandingan Jokowi, maka partai-partai akan bermanufer dengan dua jalan, pertama akan menggembosi pencapresan Jokowi, yang kedua akan meminta upeti sebagai kompensasi dukungan mereka di jalur parlementer. Jadi sangatlah sulit bagi Jokowi untuk dicapreskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kecuali adanya kekuatan lain, yaitu gerakan extra parlementer yang dengan gagah berani mendobrak para politisi yang ada di jalur parlemen. Bukti-bukti sudah tampak menjelang dilaksanakan Rakernas PDI-P, 6-8 September 2013 ini.


Hampir seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Jokowi akan janjinya untuk membenahi Jakarta, yang disampaikan dalam pemilihan gubernur pada Oktober 2012 lalu. Tanggapan tersebut disampaikan sehubungan dengan digelarnya rapat kerja nasional PDI-P pada Sabtu-Minggu 6-8 September 2013, yang bakal membicarakan soal calon presiden.
"Pencalonan memang menjadi hak politik Pak Jokowi. Tapi ingat, belum semua masalah di Jakarta selesai,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional-Partai Kebangkitan Bangsa, Hidayat Ar Yasin, ketika dihubungi Rabu (4/9/2013).
Menurut Hidayat, kepemimpinan Jokowi di Jakarta baru seumur jagung dan tidak sepantasnya ditinggalkan begitu saja. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Andhika menyampaikan pendapat senada. “Jokowi memiliki kontrak politik dengan masyarakat Jakarta saat dilantik dan dalam kampanye lalu,” katanya.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Triwisaksana, juga meminta Jokowi fokus pada pekerjaannya saat ini sebagai Gubernur Jakarta. Menurut dia, lebih baik Jokowi membuktikan diri mampu menjadi gubernur yang baik lebih dulu sebelum berpikir menjadi presiden.
Adapun Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali memilih angkat bahu ketika dimintai komentar tentang kemungkinan Jokowi diajukan oleh partainya sebagai calon presiden.
Politikus Partai Demokrat yang juga Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan, juga menolak berkomentar panjang. Ferrial hanya mengingatkan, Jokowi harus melalui prosedur dengan meminta izin DPRD jika akan mendaftar sebagai calon presiden. “Izin ini baru bisa dikeluarkan setelah melalui rapat gabungan antarpimpinan dan fraksi,” katanya.

Sumber :
tempo.co