"Pak Jokowi juga harus hati-hati dengan kebijakannya. Pengawalan kebijakannya jangan sampai longgar. Jangan sampai kebaikan Jokowi dimanfaatkan sekelompok orang," kata pengamat perkotaan Yayat Supriatna, Kamis (5/9/2013).
Sejak dilantik Oktober 2012, Jokowi-Ahok memang membuat program yang saat ini menguntungkan warga Jakarta. Sebut saja Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang membolehkan warga menikmati fasilitas kesehatan secara gratis. Tak hanya itu, Jokowi juga mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta menjadi Rp 2,2 juta. Jumlah ini diatas UMP daerah lain di Indonesia.
Sayangnya, program ini juga dimanfaatkan secara negatif oleh segelintir orang. Misal, program KJS yang menurut beberapa dokter yang menangani pasien KJS, terkadang mereka mendapati kartu tersebut dipegang warga kalangan atas. Belum lagi saat ini, Jokowi-Ahok kembali dituntut para buruh untuk menaikkan UMP sebesar Rp 3,7 juta.
"Tuntutan para buruh yang minta UMP naik 50% tahun depan. Padahal kondisi perekonomian kita sedang anjlok. Ini kan jadi kurang bijak. Apa karena tahun lalu sudah dinaikkan jadi tahun ini minta naik lagi?" ucapnya.
Saat penataan PKL Tanah Abang, 'pemanfaatan" kebijakan Jokowi terlihat dari banyaknya pedagang yang sebelum tidak terdata sebagai korban dari penertiban berlomba-lomba mengaku sebagai korban penertiban dan berteriak meminta hak atas kios yang disediakan Pemprov DKI di Blok G Tanah Abang. Begitu juga warga bantaran rusun yang saling iri karena fasilitas yang diterima berbeda.
"Semua orang akan minta lebih. Padahal perlu dilihat bahwa ketertiban yang kelak akan ada, bukan karena Jokowi tapi karena kita yang ingin berubah. Dia hanya memberi koridor dan penegakannya saja," pungkasnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar