Evaluasi Jokowi untuk Lurah Hasil Lelang Jabatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui masih menemukan berbagai kekurangan dalam hal pelayanan masyarakat di kantor kelurahan di Jakarta. Dia mendapati pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, belum maksimal.
Di Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, misalnya, dia mendapati proses pembuatan KTP dan KK masih memakan waktu lama. "Pelayanan KTP masih satu hari, saya minta beres dalam satu jam, kartu keluarga juga kalau bisa maksimal tiga hari sudah rampung," kata dia seusai meninjau pelayanan di Kelurahan Pondok Bambu, Kamis, 18 Juli 2013.
Jokowi mengatakan, petugas di sana beralasan banyaknya warga yang harus dilayani sejak pagi. "Tapi itu bukan alasan. Input data, kan, gampang dan cepat," kata dia. Dia meminta agar para lurah memperbaiki proses pembuatan dokumen kependudukan dalam waktu tiga bulan.
Dia menilai fasilitas fisik kelurahan saat ini sudah cukup memadai, hanya kualitas pegawainya masih harus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, berencana membuat sistem baku agar pembuat dokumen kependudukan di seluruh kantor pemerintahan memiliki standar. Namun dia mengakui masih ada beberapa kelurahan yang fasilitasnya belum siap. "Dalam tiga bulan targetnya rampung," kata dia.
Perbaikan pelayanan itu juga dilakukan seiring dengan rencana pemerintah membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jokowi optimistis bisa menerapkan hal yang sudah pernah dilakukan di Solo. "Di sana membuat KTP itu cukup satu jam," katanya, Oleh sebab itu, sumber daya manusia di kelurahan pun harus diberikan pelatihan.
Komentar Jokowi itu disampaikan setelah dia meninjau pelayanan dokumen kependudukan di Kelurahan Pondok Bambu dan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Di Pondok Bambu, pelayanan dokumen masih memakan waktu lama meskipun sudah memiliki infrastruktur yang modern. Sebaliknya, pelayanan di Kelurahan Cipinang Cempedak sudah berlangsung cepat, namun loketnya masih berupa ruangan bersekat yang konvensional.
Salah seorang warga yang berada di Kelurahan Cipinang Cempedak mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan. "Anak saya cepat waktu mau mengurus KTP, sekarang juga saya mau mengurus keterangan domisili sudah dilayani," ujar Fauzi, warga RT 06 RW 09, Kelurahan Cipinang Cempedak itu, Kamis. Dia juga menilai para pegawai kelurahan kini sudah lebih disiplin dan cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan warga. Selain itu, tak ada biaya yang dipungut untuk membuat dokumen kependudukan.
Jokowi mengakui, inspeksi dadakan itu dilakukan untuk menilai kinerja lurah yang sudah terpilih melalui seleksi terbuka alias lelang jabatan pada April hingga Juni 2013 lalu. Baik Lurah Pondok Bambu maupun Cipinang Cempedak merupakan lurah inkumben yang dikukuhkan kembali seusai proses lelang pada akhir Juni 2013 lalu.
"Saya ingin memastikan bahwa yang kemarin dipilih kerjanya memang baik," kata Jokowi. Soal adanya kekurangan di setiap kelurahan, Jokowi mengatakan, itu akan masuk dalam poin penilaian. Proses pemilihannya memang sudah diperbaiki dan berlangsung terbuka, "Tetapi kualitas hasil seleksi itu masih harus dibuktikan."
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan ada tim lain yang bergerak mengevaluasi lurah dan camat. Tetapi dia tak mau menyebutkan cara kerja mereka. "Nanti kalau dibilangin, semua kelurahan dan kecamatan siap-siap, nanti saja hasilnya kami umumkan sekitar bulan Desember," ujarnya.

Sumber :
tempo.co