Jokowi enggan naikkan premi asuransi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menaikkan premi asuransi untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, saat ini Pemprov akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengkalkulasi program KJS yang menggunakan sistem tarif pembayaran Indonesia Case Base Grup's (INA CBG's).
"Masih dirembuk, belum bisa dinaikkan. Baru dalam proses saja mau ditulis," ujar Jokowi di Balai kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Politikus PDIP ini mengaku saat ini masih dalam proses kalkulasi untuk menghitung tarif pengobatan per paket yang menggunakan sistem INA CBGs. Sebab, tarif INA CBGs tersebut yang membuat rumah sakit swasta keberatan.
"Semuanya baru dikalkulasi, baru diitung-itung, jangan ditanya-tanya kalau masih proses. Belum diputuskan," katanya.
Kemudian, ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan Askes dalam menentukan tarif INA CBG's. Hal ini dilakukan agar penyamarataan tarif dibeberapa Rumah Sakit
"Ini bersama terus kok, tiap hari ketemu Askes diajak, Kemenkes diajak, semua ada," tandasnya.
Sebelumnya, tarif pembayaran pengobatan dengan cara per paket dalam sistem INA CBGs telah membuat selisih 30-40 persen. Oleh karenanya Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah meminta untuk pembayaran tarif pengobatan untuk rumah sakit swasta dinaikan.
Untuk diketahui, tarif INA CBGs per 1 April pada pola pembayaran KJS ada 16 rumah sakit yang mengancam mundur. Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) sedang menyusun tarif baru untuk pembayaran KJS melalui sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG's).
"Faktanya saat ini, sudah banyak rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien KJS dengan sistem pembayaran melalui INA CBG's. Sebab, dalam sistem tersebut menimbulkan selisih pembayaran mencapai 30 hingga 40 persen. Solusi yang kita ambil, pembayaran KJS untuk RS Swasta akan dinaikkan," ujar Firmansyah di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Sumber :
merdeka.com