F-PKS semula banyak membicarakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Namun, tidak satu pun anggotanya yang ikut menandatangani usulan interpelasi.
"Kami sudah tawarkan, mereka tidak mau sebab Ketua Fraksi PKS sedang tidak ada. Kami menghargai sikapnya, tidak apa-apa," tutur Taufiqurrahman, salah seorang inisiator interpelasi program KJS yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/5/2013), di kantornya.
Usulan interpelasi resmi diajukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/5/2013). Ketika itu t32 anggota DPRD DKI menandatangani usulan. Beberapa hari kemudian Fraksi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan menarik dukungannya.
Sampai hari ini, terdapat 27 orang pengusul interpelasi yang menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat (20 orang), Fraksi Hanura Damai Sejahtera (5 orang), dan Fraksi PAN-PKB (2 orang).
Igo Ilham, anggota Fraksi PKS, mengaku tidak tahu dengan rencana tersebut. Sikap fraksi juga tidak merespons adanya usulan interpelasi. "Tidak ada rapat dan arahan dari fraksi. Saya sendiri tidak tahu ada interpelasi," kata Igo Ilham.
Interpelasi anggota DPRD DKI terkait program KJS adalah untuk mempertanyakan mengapa terjadi gejolak di rumah sakit penyedia layanan program itu. Persoalan berikutnya yang ingin ditanyakan adalah legalitas program KJS yang terlambat dibuat. Menurut Taufiqurrahman, program tersebut bergulir sejak November 2012, tetapi baru dibuat legalitasnya April 2013.
"Satu lagi soal keterlibatan PT Askes dalam kerja sama KJS. Kami tidak pernah diajak bicara. Padahal program ini menyangkut pengelolaan dana senilai Rp 17 miliar dengan PT Askes," kata Taufiqurrahman.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar