Program tersebut dinilai sudah bagus dibandingkan program serupa sebelumnya seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Kartu Keluarga Miskin (Gakin).
"Jamkesda dan Gakin itu cara-cara ruwet yang masyarakat susah untuk mengaksesnya. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkannya saja bingung. Yang dulunya harus melewati banyak pintu, sekarang cuma tinggal bawa TP dan KK orang sudah bisa berobat gratis," ujar Ketua Umum FUJB, Ibrahim Luthfi Alatas saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/5/2013).
Luthfi mengatakan, KJS merupakan cara sederhana bagi masyarakat unutk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Terlebih program ini dianggap sesuai dengan amanat dalam agama.
"FUJB mendukung program KJS karena itu sesuai dengan amanat para ulama agar orang yang tidak mampu ini harus di-cover. Dan itu juga amanat agama, untuk memuliakan orang yang tidak mampu agar mendapatkan sarana sosial yang memadai," ujar pria yang akrab disapa Habib ini.
"Jadi, kami menganggap ini program amal saleh dari Pemprov DKI untuk melayani rakyat yang tidak mampu," tambahnya.
Sementara itu, terkait dengan rencana beberapa fraksi di DPRD DKI untuk menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi terkait KJS, Luthfi pun menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya sikap dari kalangan Legislator Kebon Sirih tersebut terlalu dibesar-besarkan.
"Kita menentang interpelasi itu. Terkesan dibesar-besarkan untuk mengkritik program ini. Kita lihat di lapangan, masyarakat sudah menikmati. Kalau gubernurnya maling kemudian di interpelasi ya nggak apa, ini kan nggak ada yang dicuri. Jadi terlalu naif lah interpelasi ini," terangnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar