"Kita pun sudah menduga akan sampai ke sana (pemakzulan). Kalau mereka memang mau melakukan itu, maka lawan mereka nanti adalah masyarakat. Warga DKI yang akan melawan," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Jhony Simanjuntak saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/5/2013).
Jhony menilai, upaya penggunaan hak interpelasi yang kini diusung oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Hanura Damai Sejahtera (FDS) dan Fraksi PAN-PKB, terlalu mengada-ada. Seharusnya jika memang ada permasalahan dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS), cukup dikomunikasikan antar Komisi E (bidang kesejahteraan rakyat) degan pihak eksekutif.
"Ini terkesan prematur, karena ini kan persoalan kebijakan. Semua sepakat kalau KJS ini bagus. Persoalan ada rumah sakit yang ingin mundur dari KJS, itu kan tidak jadi. Artinya, persoalan ini harusnya cukup dibahas di komisi E saja. Jadi kalau memang ada yang kurang, kan bisa dibicarakan. Jangan sampai langsung hak interpelasi, kesannya, ini terlalu berlebihan, seolah-olah ada hal yang luar biasa yang terjadi dan kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Padahal tidak," jelas Jhony.
Selain itu, lanjut Jhony, jika ada fraksi pengusung interpelasi yang tidak terima dengan penggunaan data dan sitem pembayaran menggunakan INA CBGs (Indonesia Case Base Group's), seharusnya langsung ditanyakan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab program tersebut merupakan persetujuan dari Kemenkes.
"Ketika persoalan ini adalah persoalan tarif, itu kan domainnya (wilayah) Kemenkes. Kemenkes yang menerapkan tarif berdasarkan INA CBGs tersebut. Harusnya Komisi E bertanya ke Kemenkes. Apalagi sistem tersebut juga untuk pendataan kependudukan," jelasnya.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengatakan bahwa isu interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta kepada dirinya, akan berujung pada upaya pemakzulan.
"Ya karena sudah seperti ini, kalau feeling pertamanya dulu ke sana (pemakzulan). Ngapain interpalasi hanya untuk masalah kerikil kecil seperti ini," ujar Jokowi.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar