Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai, pemerintah pusat menjadikan Jakarta
sebagai 'Kelinci Percobaan' untuk program Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (BPJS). Namun, tidak menurut Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menilai, program BPJS tersebut
merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Dan itu mestinya harus berjalan selaras.
"Kelinci percobaan? Ya
namanya kita itu kan mustinya dengan pemerintah pusat berjalan
beriringan, bagus dan mesra. Baik. Itu aja kok diributin?," ujar Jokowi
di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu
(29/5/2013).
Jokowi mengatakan, memang rencana penerapan BPJS itu
berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, tidak ada salahnya jika rencana
itu disambut baik demi mendukung program pemerintah.
"Kalau ada
yang baik dari pusat, mau diterapkan di provinsi atau daerah ya kita
sambut. Bagus sekali kan? Ini programnya pemerintah pusat. Pemerintah
pusat itu siapa sekarang ini? kalau harmonis dengan kita kan bagus, kata
Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan polemik tarif Indonesia
Case Based Group (INA CBGs) yang dianggap bermasalah oleh beberapa
legislator Kebon Sirih, akan dilakukan evaluasi pada pertengahan Juni
mendatang. Jokowi menegaskan, sistem pembayaran dengan cara INA CBGs
tersebut sudah tepat.
"Kan (tarif) mau dievaluasi pertengahan
Juni. Nanti juga rampung pertengahan Juni. Sistem ini (INA CBGs) adalah
sistem yang bagus yang mau kita terapkan," tambahnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar