Jokowi menilai, program BPJS tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan itu mestinya harus berjalan selaras.
"Kelinci percobaan? Ya namanya kita itu kan mustinya dengan pemerintah pusat berjalan beriringan, bagus dan mesra. Baik. Itu aja kok diributin?," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2013).
Jokowi mengatakan, memang rencana penerapan BPJS itu berasal dari Pemerintah Pusat. Namun, tidak ada salahnya jika rencana itu disambut baik demi mendukung program pemerintah.
"Kalau ada yang baik dari pusat, mau diterapkan di provinsi atau daerah ya kita sambut. Bagus sekali kan? Ini programnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu siapa sekarang ini? kalau harmonis dengan kita kan bagus, kata Jokowi.
Sementara itu, terkait dengan polemik tarif Indonesia Case Based Group (INA CBGs) yang dianggap bermasalah oleh beberapa legislator Kebon Sirih, akan dilakukan evaluasi pada pertengahan Juni mendatang. Jokowi menegaskan, sistem pembayaran dengan cara INA CBGs tersebut sudah tepat.
"Kan (tarif) mau dievaluasi pertengahan Juni. Nanti juga rampung pertengahan Juni. Sistem ini (INA CBGs) adalah sistem yang bagus yang mau kita terapkan," tambahnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar