Bila dirunut, sejak awal dilantik menjadi Gubernur pada 15 Oktober 2012 silam, Jokowi beberapa kali harus menahan laju kecepatannya. Mulai dari pembahasan dan pengesahan APBD, dan perumusan serta eksekusi seluruh program unggulannya. Terakhir, dia harus kembali menghadapi hambatan yang seyogianya bisa dibuat lebih mudah.
Senin (29/4/2013) ini, Jokowi mengadakan pertemuan dengan DPRD DKI Jakarta. Tampak di di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan bersama wakilnya Triwisaksana, dan Ketua Komisi B Slamet Nurdin. Sesuai agenda, pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu membahas perihal deep tunnel, dan giant sea wall.
Seusai pertemuan, kepada para wartawan, mantan Wali Kota Surakarta itu tak bersedia membocorkan tentang apa yang dibahas bersama legislatif. Ia mengaku hanya menjawab pertanyaan dewan, dan lebih banyak menyampaikan keluh kesah tentang kesulitan yang dihadapinya.
"Yang tadi ditanyakan (oleh dewan), semua harus ada persetujuan dari dewan. Ada empat, deep tunnel, giant sea wall, monorel, dan mass rapid transit (MRT)," kata Jokowi.
Jokowi sebenarnya tak akan merasa terganggu bila sikap DPRD bisa dipenuhi cepat. Namun, cerita menjadi berubah karena persetujuan dari dewan tak bisa keluar cepat. Inilah yang membuat Jokowi merasa dihambat saat ingin melangkah cepat.
Ia mengambil sebuah contoh, terkait rencana pembangunan deep tunnel, atau terowongan bawah tanah. Megaproyek senilai Rp 16 triliun itu dibangun mengandalkan campur tangan investor, alias tanpa menggunakan APBD. Meski begitu, restu dari DPRD tak mudah didapatkan padahal Jokowi yakin akan banyak investor antre untuk ikut andil di proyek tersebut.
"Jangan tanya ke saya, tanya ke dewanlah, saya enggak ngerti. Tapi enggak apa-apa, kerjakan saja. Regulasi kita itu memang ruwet," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar