Jokowi menyatakan, rusunawa yang akan dibangun di kawasan-kawasan tersebut dibangun untuk para buruh dan pekerja yang masih lajang. Bukan untuk masyarakat umum atau warga yang direlokasi dari pemukiman padat penduduk atau bantaran sungai di Jakarta.
"Enggak, ini harus dibedakan. Rusun yang relokasi masyarakat itu ada lagi, itu seperti Rusun Marunda. Kalau ini rusun murah bagi buruh dan pekerja," ujar pria yang biasa disapa Jokowi ini di Balaikota, Jakarta, Jumat, (15/3/2013).
Untuk biaya sewa yang dikenakan kepada buruh pun tergolong murah. Dalam 1 kamar dapat diisi 4 orang lajang.
"Per orangnya dikenakan biaya sebesar Rp 50 ribu. Jumlah itu belum termasuk biaya listrik yang dibebankan kepada penghuni. Iya itu sekamar, tapi jatuhnya lebih ringan daripada kontrak rumah biasa. Jumlahnya bisa Rp 350 hingga Rp 400 ribu sebulan," tutur Jokowi.
Mengenai perabotan di dalam rusun, Jokowi mengatakan, kali ini akan dibiayai dari APBD DKI dan tidak lagi mengandalkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana perabotan bagi warga Rusun Marunda.
"Ya enggak dong. Masak pakai CSR lagi. Kalau ini kan sudah terencana, ya ini nanti dianggarkan di APBD Perubahan. Itu kecil kok untuk mebel. Kita siapin," imbuhnya.
Dia menuturkan, untuk bisa menempati rusunawa tersebut, nantinya tidak perlu menunggu proses hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selesai. Bila pembangunan rampung, rusun sudah bisa ditempati.
"Kami tidak pernah mempermasalahkan hibah. Proses hibah itu nomor 2. Yang penting begitu selesai dibangun, buruh bisa langsung tempati," jelas Jokowi.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun 48 tower rusunawa yang disediakan bagi para pekerja dan buruh. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah mengajak seluruh gubernur se-Jawa untuk menyukseskan proyek tersebut dengan menyediakan lahan untuk pembangunan rusunawa.
Sumber :
liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar