Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, merupakan jalur pintas yang diambil untuk merealisasikan program-programnya. Pasalnya, pembangunan memang memerlukan dana besar.
"Kami melihat ini merupakan jalan pintas yang diambil pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan program-programnya. Mereka memang membutuhkan dana untuk itu," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, di markas ICW Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Menurut perhitungan ICW yang merujuk dari MOPS, dengan menurunkan subsidi premium dan solar, pemerintah akan menghemat hingga hampir Rp104 triliun.
"Selain menjalankan programnya, dana ini juga seharusnya bisa menjadi dana untuk peningkatan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," tukas Firdaus.
Menurut dia, pemerintah harus mempertanggung jawabkan dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Caranya, yakni masyarakat harus mau mengurangi jatah konsumsi subsidi BBM.
"Tapi, masyarakat juga menuntut pemerintah untuk lebih transparan dalam hal pemanfaatan dana subsidi tersebut. Kami akan menjadi mitra yang paling kritis untuk mengawasi ini, bahkan dua angka di belakang anggaran APBN," tegasnya. [okezone]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar