Menurut Pengamat Transportasi Darat, Djoko Setijowarno mengungkapkan kenaikan harga BBM merupakan momen yang tepat untuk membenahi transportasi nasional.
Pasalnya, pemerintah mendapatkan dana triliunan Rupiah dari kenaikan tersebut.
"Sebanyak 97 persen BBM subsidi dikuras sektor transportasi darat. Kendaraan pribadi 93 persen, angkutan umum hanya 3 persen," kata Djoko melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Djoko mengatakan, dalam waktu lima tahun ke depan, setidaknya seluruh transportasi umum sudah berbadan hukum di 11 kota metropolitan, 15 kota besar, 60 kota sedang dan belasan kawasan aglomerasi. "Transportasi umum dengan tarif lebih murah, akan mampu menarik minat pengguna sepeda motor," tambahnya.
Dengan transportasi umum berbadan hukum juga memudahkan pemerintah memberikan insentif, namun untuk kendaraan pribadi harus dilakukan beragam disinsentif. Seperti tidak mendapatkan subsidi BBM, tarif parkir yang tinggi.
"Selama 10 tahun masa pemerintah lalu terlalu memanjakan kendaraan pribadi, tapi mengucilkan layanan angkutan umum. Akibatnya banyak kota-kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan transportasi umum lagi alias punah," tutupnya. [okezone]
" BBM bersubsidi hanya untuk pemilik Kartu Sakti Jokowi".................Harga BBM bersubsidi naik yang menikmati tetap kelas menengah ke atas..buktinya yang antri BBM menjelang kenaikan banyak yang bermobil, kecuali pemerintah membuat aturan ..." BBM bersubsidi hanya untuk pemilik Kartu Sakti Jokowi", tidak bisa menunjukkan Kartu Sakti tidak bisa beli BBM subsidi, jika aturan dilanggar ijin SPBU dicabut, atau setiap SPBU harus mempunyai alat sebagai pintu masuk Kartu Sakti...Kartu Sakti ada barcode identitas pemilik...kalaupun nantinya pemilik kartu sakti membeli BBM subsidi kemudian dijual kembali..itu adalah rejekinya rakyat miskin ada peningkatan pendapatan ...secara tidak langsung memberi uang dengan cara lain
BalasHapus