Presiden terpilih Joko Widodo akan resmi dilantik sebagai orang nomor
satu di Indonesia, Senin (20/10) mendatang. Pasca diresmikan sebagai
presiden, Jokowi diprediksi akan menjadi lebih tegas dari sebelumnya.
Hal
tersebut disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di masa
Presiden Gus Dur, Sarwono Kusumaatmadja dalam diskusi yang digelar
Populi Center dan Smart FM tentang jelang pelantikan Jokowi-JK di
Rarampa Resto, Jl Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu
(18/10/2014).
Perbedaan sikap itu akan terlihat bahkan di tiga hari
pertama sebagai presiden.
"Kita lihat 3 hari pertama setelah
dilantik sebagai presiden, saya berani taruhan dia akan beda, dia akan
menunjukkan bahwa dia bos. Lebih tegas. Kalau sekarang masih peralihan,
masih tanggung," ujar Sarwono.
Sarwono mengaku sudah kenal lama
dengan Jokowi sehingga bisa menyimpulkan hal tersebut. Menurutnya Jokowi
juga bisa menjelaskan hal rumit menjadi lebih sederhana.
"Kebanyakan orang cerdas menjelaskan masalah sederhana dengan cara yang kompleks," jelas Sarwono.
"Saya
juga akan liat sosoknya bertambah, bertambah ya, bukan berkurang.
Sekarang sebagai negosiator, nanti bertambah menjadi leader," imbuhnya.
Lebih jauh, Sarwono mengatakan tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK adalah menentukan Jaksa Agung.
Pasalnya untuk membereskan lembaga pemerintahan diperlukan Jaksa Agung yang memiliki integritas dan intelektualitas yang baik.
"Presidennya mesti dikasih tahu. Salah satu kepusingan Jokowi adalah mencari Jaksa Agung yang bener," ujar Sawono.
Sarwono mengatakan penegakan hukum menjadi agenda yang penting bagi pemerintahan Jokowi-JK lima tahun mendatang. Sementara penegakan hukum sangat ditentukan oleh para penegak hukumnya.
"Kejaksaan itu ada ditengah-tengah, dan orangnya mesti bagus saja, karena di sana ada problem, fungsi Kejaksaan Agung sangat penting sehingga pemerintah tidak bisa mentolelir di bidang itu. Jaksa Agung mesti tegas dan mengerti persoalan," ujar Sarwono.
Sarwono mengatakan dengan Jaksa Agung yang tepat, maka akan mudah dilakukan sinergitas pengeleloan pemerintah. Karena lanjut Sarwono, pelajaran dari pemerintahan tahun lalu, banyaknya pejabat yang ketakutan tersangkut masalah hukum karena berinisiatif menggunakan anggaran. sehingga pada akhirnya menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
"Ada pejabat yang bagus kreatif punya inisiatif tinggi namun takut karena tidak ada yang memberi jaminan dan kepastian hukum, meski ada juga yang brengsek yang memang harus disikat. Di sini nanti, Jaksa Agung memiliki peran," ujar Sarwono. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar