Laporan BPK Bukti Nyata Pengawasan Jokowi Lemah, Kalau Prabowo Belum Ada Bukti

Calon Presiden (Capres) Joko Widodo dinilai belum berhasil mengawasi keuangan dalam menjalani tugasnya sebagai pemimpin Ibu Kota. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan potensi kerugian dalam keuangan Pemda DKI Jakarta.
Pengamat politik Jarinusa, Deni Lesmana, menuturkan hasil laporan BPK menjadi catatan hitam bagi capres nomor urut dua ini.
Di saat Jokowi menjanjikan pengawasan keuangan, ternyata Pemda DKI Jakarta yang dipimpinnya menyimpan persoalan keuangan yang berpotensi merugikan negara.
"Ini blunder. Ini akan menjadi catatan bagi pemilih. Elektabilitas Jokowi bisa mendapatkan sentimen negatif," kata Deni, Minggu (22/6/2104).
Oleh sebab itu, masyarakat yang semula bersimpati karena kesederhanaan dan visi misi Jokowi bisa berubah dan bersikap antipati kepada Gubernur DKI Jakarta ini.
Laporan tersebut menyebutkan empat dinas dinilai paling bermasalah, yakni Dinas Pendidikan, dinas Perumahan, Dinas PU, dan Dinas Perhubungan. Anggota V BPK, Agung Firman Saputra, menyatakan pemeriksaan menghasilkan 86 temuan senilai 1,54 triliun.
Ini menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 85,36 miliar. Sedangkan temuan potensi kerugian mencapai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.
Di lain pihak, Prabowo Subianto tidak dapat dinilai apa-apa sebab Prabowo tidak pernah memimpin suatu daerah yang diawasi oleh BPK, kalau sebagau pemimpin militer tentu saja tidak akan ada yang berani mengauditnya.  [beritasatu]