KPK Harus Usut Pengadaan Busway dan BKTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu turun tangan mengusut dugaan kecurangan pada pengadaan 90 bus Transjakarta dan 18 BKTP (Bus Kota Terintegrasi Busway). Dugaan korupsi ini perlu dibongkar agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Pernyataan ini disampaikan Rommy, pendiri gerakan moral @betterJKT menyikapi permasalahn pengadaan busway di DKI Jakarta. KPK menyampaikan agar Pemprov DKI mau melaporkan jika ada indikasi korupsi dalam pengadaan proyek ini.
"Saya dengar memang Inspektorat DKI Jakarta tengah melakukan investigasi. Memang dimasa sapu bersih korupsi era Jokowi-Ahok, dugaan pelanggaran dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB yang ditemukan dalam kondisi berkarat, serta yang tidak sesuai spesifikasi akan menjadi perhatian publik. harus segera diusut, agar tidak menimbulkan polemik," kata Rommy di Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Rommy yang juga calon anggota DPD daerah pemilihan DKI Jakarta menjelaskan, di tengah upaya pak Jokowi-Ahok untuk mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan massal, maka perlu menjamin kualitas busway agar volume penumpang semakin naik.
"Jangan sampai kejadian di tahun 2013, karena mogok jumlah penumpang menjadi berkurang dari 400 ribu penumpang perhari di 2012 menjadi 300 ribu penumpang perhari di 2013," ucapnya.
Karena itu, menurut Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA), harus ada upaya yang serius membenahi birokrasi, apalagi menyangkut program-program yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah krusial di Jakarta.
"Saya mengapresiasi rotasi jabatan yang dilakukan pak Jokowi-Ahok pasca insiden ini. Namun, semakin cepat pengusutan kasus ini dilakukan, dan diberikan efek jera dengan melibatkan KPK," pungkasnya.

Sumber :
jpnn.com