"Yah artinya kita sudah melakukan good government tapi perlu waktu membawa birokrasi ke dalam sistem baru. Ini butuh waktu," kata Jokowi, Selasa (28/1/2014).
Dalam pertemuan itu, Jokowi menjelaskan keterbukaan dalam pembuatan postur anggaran dengan e-budgeting dan e-catalog, selanjutnya dipublikasikan melalui website. Ini dilakukan agar warga bisa memantau proses anggaran.
"Saya sampaikan juga kita punya complain office juga. Kita sudah melakukan semuanya, tapi memang belum maksimal. Itu memang butuh waktu untuk menertibkan semua birokrasi dan melawan korupsi," ujarnya.
Selain itu pertemuan tersebut melakukan beberapa pembicaraan terkait pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun mantan Wali Kota Solo ini enggan menjelaskan investasi apa yang akan dilakukan Inggris di DKI. "Beliau bilang investasi di DKI saat ini bagus," paparnya.
Sementara itu William mengatakan puas bisa berbincang dalam waktu yang singkat dengan Jokowi. "Sangat menyenangkan mendiskusikan ini dengan Pak Gubernur dan mendengarkan apa yang dia lakukan di Jakarta," katanya.
William menjelaskan apa yang dilakukan Jokowi untuk Jakarta selama ini tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan di Inggris. "Banyak kesamaan dalam pekerjaan yang dilakukan di Inggris dan Jakarta,"ucapnya.
William menceritakan, bagaimana pengalaman negaranya memberantas korupsi dengan menegakkan transparansi dan menerapkan keterbukaan akses informasi kepada publik agar proses birokrasi dapat berlangsung transparan.
"Di Inggris, kami melakukan banyak pekerjaan dalam mengupayakan terkait pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan informasi, dan memastikan korupsi terberantas dengan cara itu. Dan apa yang dilakukan disini (Jakarta) banyak kesamaan dengan yang kita lakukan di Inggris," kata dia.
William Hauge mengaku merasa nyaman dan sependapat dengan Jokowi terkait masalah penegakkan prinsip good governance dan transparansi dalam membangun birokrasi.
"Pertemuaan ini sangat berguna dan produktif, sangat menyenangkan mendiskusikan ini dengan pak gubernur dan mendengarkan apa yang dia lakukan di Jakarta," kata dia.
Sebagai bentuk dukungannya terhadap Jokowi, selama 2 hari kunjungannya ke Jakarta, Hague akan mendorong beberapa organisasi antikorupsi di Indonesia untuk membantu Jokowi dalam menata birokrasi di Pemprov DKI Jakarta.
"Kami mendukung apa yang dilakukan Pak Gubernur, makanya selama disini kami akan mendorong beberapa organisasi antikorupsi seperti Transparency International Indonesia (TI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk membantu Pak Gubernur," kata dia.
Sementara itu, Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu banyak bertukar pikiran dengan Menlu Inggris. Selain mendengar upaya pemberantasan korupsi di Inggris, Jokowi juga menceritakan upayanya saat ini dalam menegakkan transparansi di birokrasi pemerintahan DKI.
"Kita bicara masalah good governance, korupsi, masalah membangun sistem transparan, kira-kira itu saja. Saya cerita kita sudah lakukan juga online tax, e-budgeting, e purchasing, dan cash management system (cms)," kata dia.
"Kita juga cerita kalau kita telah membuat poster anggaran, di website, komplain, front office, saya kira sudah melakukan semuanya tapi perlu waktu, untuk semua birokrasi kita mengikutinya," tandas Jokowi.
Sumber :
viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar