"Ini bisa meminimalisir penyimpangan anggaran yang ada, semoga di tahun anggaran selanjutnya semua merasa terawasi setiap menit oleh BPK dan saya," katanya di Balaikota Jakarta, Selasa (24/12/2013).
Jokowi menyatakan hal itu usai penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Bank DKI Jakarta dan BPK mengenai akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta memanfaatkan daring.
Kesepakatan bersama tersebut, menurut Jokowi, memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas Pemprov DKI Jakarta yang ada dalam pusat data PT Bank DKI.
Kepala BPK DKI Jakarta Blucer W. Rajagukguk mengatakan, pemeriksaan online lebih efektif karena menghemat waktu dan sumber daya manusia.
"Dulu pemeriksaan dilakukan secara manual membutuhkan lima auditor yang menghabiskan waktu dua bulan. Itu sangat tidak efektif karena ada kemungkinan gesekan saat auditor terlalu sering bertemu auditee," katanya.
Dengan pemeriksaan online, ia menambahkan, maka auditor bisa langsung membuat profil kas daerah tanpa membutuhkan banyak auditor dan bisa dilakukan seketika (real time).
Sumber :
antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar