Jokowi Gandeng BPK Awasi Transaksi Keuangan Pemprov DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi transaksi keuangan yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Pengawasan dilakukan melalui Bank DKI, yang menjadi bank transaksi di lingkungan Pemprov DKI.
Ketua BPK, Hadi Purnomo, mengatakan, kerja sama ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Kerja sama ini untuk mengurangi pertemuan antara auditor BPK dengan Pemprov DKI.
"Karena seringnya pertemuan takut terjadi sesuatu. Gimana kurangi persinggungan. BPK coba langkah ini. Tidak perlu banyak pakai uang. Kami, 4 kali ketemu gubernur akhirnya sekarang terjadi non cash transaksi. Semua pihak terpaksa patuh karena ada yang awasi langsung," ujar dia dalam acara penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemprov DKI dan Bank DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2013).
Menurut Hadi, Pemprov DKI sudah memiliki data-data transaksi keuangan sendiri dan harus disambungkan dengan data-data yang dimiliki BPK sehingga meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi setiap waktu. "Sistem ini juga bermanfaat audit lebih cepat selesai," kata Hadi.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem yang diterapkan BPK dan Pemprov DKI akan mengurangi dan meminimalisasi penyimpangan yang ada. Alasannya, setiap transaksi dalam APBD yang ada di Bank DKI akan terekam secara real time.
"Jadi setiap detik, menit bisa dicek baik melalui Pemprov DKI dan BPK," kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com