Setelah Demokrat, Menyusul Golkar dan PKS Serang Jokowi

Tidak hanya elite Partai Demokrat (PD) Nurhayati Ali Assegaf yang menilai miring kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Kalangan politikus lawan politik partai Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), di DPRD DKI juga ikut berkomentar miring terhadap Jokowi meskipun baru setahun memimpin ibu kota.
Setahun kinerja Jokowi dalam membenahi berbagai persoalan di Jakarta dianggap masih biasa dan belum menghasilkan perubahan. Prioritas masalah yang seharusnya segera diselesaikan seperti macet dan banjir malah dinilai lamban.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Golkar Prya Ramadhani mengatakan secara nyata, Jokowi belum bisa memberikan perubahan bagi ibu kota. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang dilakukan sekarang hanya melanjutkan program gubernur sebelumnya dan tidak menjadi solusi bagi persoalan Jakarta.

 "Harusnya sudah tahu masalah jangan banyak blusukan. Prioritaskan itu masalah macet. Capek saya di mana-mana macet. Belum ada perubahan, malahan macetnya lebih parah," kata Prya, Senin (21/10/2013).
Dia menggarisbawahi persoalan kemacetan dan banjir seharusnya menjadi master plan yang terancang dengan kebijakan solusinya. Bukan cara dadakan tapi malah membuat masyarakat bingung.
Contohnya, Prya menyebutkan kebijakan pembangunan monorel dan Mass Rapid Transit (MRT) yang diprediksi bakal membuat ruas jalan di Jakarta semakin macet parah. Namun, Pemerintah Provinsi DKI terutama Dinas Perhubungan malah terkesan santai dengan tidak melakukan sosialisasi.
Begitu juga dengan program sumur resapan yang tersebar di berbagai areal ibu kota, seharusnya bisa lebih cepat dilakukan minimal dua bulan sebelumnya. "Yah, begini. Jangan serba dadakan. Masyarakat perlu tahu. Ini kan program-program buat masyarakat sendiri. Cara sosialisasinya itu bagaimana. Kalau seperti ini sih belum ada perubahan kondusif," ujar Prya.
Lanjutnya, ia mengkritik kalau setahun ini Jokowi juga punya pekerjaan rumah yaitu membenahi para bawahannya yang masih belum bisa mengimbangi ritme kerja gubernur. Masih banyak pelayanan yang lamban terhadap masyarakat. Sistem lelang jabatan belum maksimal. "Itu juga perlu dibenahi," tegas dia.
Kritikan juga terlontar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Igo Ilham menyoroti kinerja yang sudah dilakukan Jokowi seperti program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
Menurutnya, program ini bagus tapi sistem pendataan yang lemah mengakibatkan pelayanan masih kurang. Misalnya, satu rumah sakit bisa menampung pasien KJS yang berlebihan. Padahal, jumlah sumber daya manusia dokter dan perawat minim. "Begitu juga soal tarif yang mesti perlu penyesuaian lagi," ujarnya kepada detikcom, Selasa (22/10/2013).
Begitupun dengan program KJP yang masih sering salah sasaran karena banyak warga mampu yang menerima. Secara pelayanan, program KJP ini juga membingungkan orangtua siswa yang mendaftar karena tidak mengerti cara mengurusnya.
Igo pun menyinggung selama ini hubungan antara Pemprov DKI dengan DPRD sebagai eksekutif dan legislatif masih kurang klop. Ia mengakui persoalan ini hingga setahun masa jabatan Jokowi-Ahok masih terjadi.

Sumber :
detik.com